INDOPOSCO.ID – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah dipanggil Mahkamah Konsitusi (MK) untuk mengikuti sidang terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 21 Juni mendatang.
Pernyataan tersebut diungkapkan Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui gawai, Selasa (15/6/2021).
Ia menilai, MK sangat cepat merespon dengan melakukan proses untuk segera bersidang. “Kami telah menyiapkan saksi, saksi ahli dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk memperkuat permohonan dengan maksud tidak ada pemecatan pegawai KPK akibat tidak lulus TWK,” katanya.
Boyamin juga mengaku gembira karena Wadah Pegawai (WP) KPK yang tidak lolos TWK yang juga telah ikut mengajukan permohonan uji materi revis Undang Undang KPK Nomor 19 tahun 2019.
“Dengan majunya Pegawai KPK yang tidak lolos TWK maka akan sangat memperkuat Permohonan Uji Materi dikarenakan dirugikan secara langsung oleh TWK,” ungkapnya.
Ia mengatakan, akan bersinergi dengan pagawai KPK tersebut untuk saling mendukung dengan tujuan dikabulkannya uji materi oleh MK. Berdasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVIII/2019 yang telah dibacakan pada tanggal 4 Mei 2021 menyatakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan Pegawai KPK.
“Namun nyatanya, saat ini Pimpinan KPK berlawanan dengan pertimbangan putusan MK tersebut yaitu hendak memberhentikan 51 Pegawai KPK yang berstatus “merah” dan “tidak bisa dibina lagi”,” terangnya.
“Atas dasar polemik tersebut, MAKI telah mengajukan uji materi ke MK dengan maksud menjadikan Pertimbangan Putusan MK menjadi lebih kuat dan mengikat dengan cara Pertimbangan Putusan menjadikan Amar Putusan Mahkamah Konsitusi. Kalau dulu hanya berupa Pertimbangan, maka nantinya akan menjadi Putusan akhir dari produk MK,” imbuhnya. (nas)
