• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Menko PMK Minta Nakes di Papua Tetap Jalankan Tugas

Redaksi Editor Redaksi
Selasa, 21 September 2021 - 03:15
in Nasional
Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan). Foto: (ANTARA)

Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan). Foto: (ANTARA)

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta seluruh tenaga kesehatan di Provinsi Papua tetap bertugas melayani masyarakat setelah peristiwa kekerasan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin (13/9/2021) lalu.

“Tentu saja mereka yang jadi korban harus ditarik dan diberi trauma healing. Tetapi kalau ada yang usul (tenaga kesehatan, red.) ditarik saya keberatan,” katanya seperti dikutip Antara, Senin (20/9/2021).

BacaJuga:

Wamenag: Penguatan Pendidikan Vokasi di Madrasah Penuhi Kebutuhan Dunia Industri

Label Nutri Level Dinilai Setengah Hati, Kemenkes Terlalu Kompromistis dengan Industri

Komisi X DPR: TKA Jadi Kunci Pemetaan Pendidikan Nasional, Tapi Perlu Evaluasi Menyeluruh

Dia menjelaskan masyarakat Papua sangat membutuhkan pelayanan publik, terutama kesehatan. “Justru target kelompok kriminal bersenjata (KKB) supaya layanan publik ini berhenti di sana, sehingga tercipta ketidakpuasan masyarakat dan kemudian melakukan pembangkangan,” katanya.

Ia mengemukakan solusi yang dapat dilakukan yaitu merotasi tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi korban kekerasan di Papua sehingga pelayanan bisa terus berjalan. “Kasihan masyarakat. Ini kan bukan salah mereka, yang bikin ulah itu anggota KKB. Jangan sampai kemudian sanksinya itu secara tidak langsung kepada masyarakat yang jelas-jelas mereka juga berada dalam keadaan tertekan,” ujarnya.

Muhadjir mendorong aparat keamanan di Papua untuk membangun pos penjagaan di dekat fasilitas pelayanan publik. “Menurut saya, ya aparatnya yang mendekati pusat-pusat pelayanan itu. Dibikin pos, didekatkanlah pos-pos penjagaan itu dengan pusat-pusat pelayanan,” kata Muhadjir.

Dikatakan siapapun berhak mendapat perlindungan serta pengamanan yang ketat, terutama para petugas layanan masyarakat, seperti tenaga kesehatan yang ada di daerah rawan, agar bisa menjalankan tugas dengan leluasa tanpa merasa khawatir serta terancam.

Muhadjir berpendapat, saat ini belum diperlukan membangun kembali fasilitas pelayanan kesehatan di dekat markas TNI/Polri. Alasannya, selain memerlukan biaya yang tinggi, persoalan tanah adat dan ulayat juga tidak mudah untuk dilakukan pembebasan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, optimistis bahwa instansi terkait telah melakukan upaya pengamanan secara ketat serta cepat. Dia menyebut kekerasan yang dialami sejumlah nakes di Papua, termasuk seorang nakes atas nama Gabriela Meilani yang wafat, sebagai situasi yang memprihatinkan.

“Ini sangat memprihatinkan. Apapun niatnya, apapun langkahnya, ini sangat tidak terpuji karena ketika yang jadi sasaran justru mereka- mereka yang selama ini melayani masyarakat Papua yang dalam banyak hal masih tertinggal dibandingkan saudara-saudaranya yang lain,” katanya. (mg1/wib)

Tags: Menko PMKnakesPapua

Berita Terkait.

kemenag
Nasional

Wamenag: Penguatan Pendidikan Vokasi di Madrasah Penuhi Kebutuhan Dunia Industri

Minggu, 19 April 2026 - 17:17
Air-Minum-Dalam-Kemasan
Nasional

Label Nutri Level Dinilai Setengah Hati, Kemenkes Terlalu Kompromistis dengan Industri

Minggu, 19 April 2026 - 15:02
Viral Napi Korupsi Terlihat Ngopi di Kafe, DPR Dorong Sanksi dan Evaluasi Menyeluruh
Nasional

Komisi X DPR: TKA Jadi Kunci Pemetaan Pendidikan Nasional, Tapi Perlu Evaluasi Menyeluruh

Minggu, 19 April 2026 - 06:45
Viral Napi Korupsi Terlihat Ngopi di Kafe, DPR Dorong Sanksi dan Evaluasi Menyeluruh
Nasional

Perkuat Riset Nasional, Kemendiktisaintek dan BRIN Dorong Penguatan Peta Jalan

Minggu, 19 April 2026 - 05:14
Viral Napi Korupsi Terlihat Ngopi di Kafe, DPR Dorong Sanksi dan Evaluasi Menyeluruh
Nasional

Viral Napi Korupsi Terlihat Ngopi di Kafe, DPR Dorong Sanksi dan Evaluasi Menyeluruh

Minggu, 19 April 2026 - 04:23
miinuman
Nasional

DPR RI Soroti Risiko Bias Kebijakan Label Gizi di Pangan Siap Saji, jika Pengawasan Lemah

Sabtu, 18 April 2026 - 15:55

BERITA POPULER

  • Prabowo

    Isu Lengser hingga Gibran Diseret, Pengamat Buka Peta Ancaman Prabowo

    792 shares
    Share 317 Tweet 198
  • Gelar Halalbihalal, Keluarga Besar H. Mukhayar dan Hj. Hamidah Satukan 1.108 Anak Cicit

    908 shares
    Share 363 Tweet 227
  • Industri Sawit Perkuat Komitmen Keberlanjutan, Sinergi dengan BPDP Diperkuat

    757 shares
    Share 303 Tweet 189
  • Hadiri Acara Halalbihalal Keluarga Besar H. Mukhayar dan Hj. Hamidah, Begini Pesan HNW 

    765 shares
    Share 306 Tweet 191
  • ASN Kementan Sulap Lahan Marginal Perumahan Jadi Sumber Pangan Keluarga

    2528 shares
    Share 1011 Tweet 632
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.