oleh: Usni Hasanudin, Kaukus Muda Betawi
Menarik ketika saya menonton sinema Siapa Dia bahkan tidak hanya sekali saya menikmatinya. Satu ungkapan yang patut direnungkan muncul ketika dibawakan dalam aransemen lagu: Benda-benda menyimpan cerita, wajah-wajah meresapi sejarah, kostum menggambarkan laku kehidupan, sekrup-sekrup menggerakkan zaman. Karena gula, kota-kota tumbuh; karena gula pula, dunia pernah kehilangan akalnya.”
Kini, tatanan dunia sedang mengalami pergeseran lanskap yang tak lagi terelakkan. Kiblat tunggal yang selama ini dipegang oleh Amerika dan Eropa mulai luruh, bergeser ke arah Asia yang tampil sebagai episentrum baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan global.
Di tengah dinamika transisional yang masif ini, muncul sebuah refleksi penting yang mengusik kita: apakah kita perlu mengulangi siklus sejarah bangsa-bangsa maju yang membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun hanya untuk mengukuhkan sebuah identitas diri?
Tentu saja tidak. Memasuki usia 500 tahun dan kemerdekaan yang ke-81, Indonesia telah melewati fase yang lebih dari cukup untuk memahami bahwa kematangan sebuah bangsa atau komunitas tidak linear dengan hitungan abad usianya. Kemandirian sejati justru lahir dari keberanian dan komitmen kita untuk menjaga kedaulatan di atas tanah sendiri.
Lagipula, dari berbagai pengalaman global, tampak satu hal yang berulang bahwa kebangkitan tidak pernah bertumpu pada satu kunci tunggal. Ia selalu lahir dari rangkaian jalinan yang saling mengikat dalam waktu panjang, seperti pemutusan dari pola lama, penguatan fondasi paling dasar, pembenahan institusi, disiplin eksekusi, konsistensi waktu, hingga rekonsiliasi sejarah. Jika satu saja elemen ini terputus, gerakan tersebut akan mudah jatuh kembali menjadi siklus marginalisasi yang berulang.
Pelajaran dari pengalaman selama ini mendapatkan simpul penguatan wawasan dari Jared Diamond dalam Upheaval: Turning Points for Nations in Crisis (2019). Diamond menempatkan satu syarat awal yang menentukan bagi sebuah kebangkitan, yaitu kejujuran untuk mengakui bahwa krisis itu benar-benar ada. Tanpa pengakuan ini, tidak ada langkah berikutnya yang bisa berdiri di atas kenyataan.
Dari sana, jalan kebangkitan baru bisa bergerak melalui kesediaan untuk belajar, termasuk belajar dari luar diri sendiri, yang kemudian diikuti oleh perubahan institusi yang dalam, serta ditopang oleh konsistensi panjang yang meski mahal dan tidak selalu nyaman.
Namun, jika kerangka Diamond tersebut digunakan untuk membaca posisi kebudayaan Betawi di tengah ambisi Jakarta menuju kota global (global city), maka yang tampak bukan kekurangan niat, melainkan keterputusan di berbagai segi.
Pertama-tama, belum terbentuknya konsensus utuh bahwa identitas Betawi sebenarnya sedang berada dalam krisis eksistensial yang serius. Di banyak ruang elite dan publik, ada kecenderungan untuk menyangkal realitas ini dengan melebih-lebihkan capaian kosmetik-seremonial, sembari melupakan problem besar keterpinggiran yang terus diabaikan. Akibatnya, titik awal yang seharusnya jernih menjadi kabur, dan kebutuhan untuk perubahan mendasar tidak pernah muncul sebagai urgensi kolektif.
Di sisi lain, kita juga sering gagal belajar pada sejarah diri sendiri maupun dari bangsa lain. Dari dalam, pengalaman kegagalan masa lalu tidak menjadi dasar koreksi kebijakan, sehingga kita jatuh ke lubang yang sama berkali-kali: mempertahankan yang buruk dan membuang yang baik. Sementara dari luar, kita cenderung mengadopsi model kota global secara superfisial, yaitu meniru kemegahan fisik dan tata kelola modern tanpa menginternalisasi logika, disiplin perlindungan budaya, serta konteks yang membuat kota global di negara lain tetap memiliki jiwa lokal yang dihormati.
Kondisi ini diperparah oleh perubahan institusi yang sering kali tidak bergerak seiring dengan desain reformasi kebudayaan yang dirumuskan. Regulasi atau peraturan daerah tentang pelestarian kebudayaan mungkin disusun secara lengkap, namun dalam praktiknya tidak berubah menjadi perilaku institusional yang konsisten atau menyentuh cara kerja budaya organisasi secara mendasar.
Akhirnya, tantangan besar muncul pada aspek konsistensi jangka panjang, ketika perubahan yang membutuhkan napas panjang harus berhadapan dengan siklus kebijakan dan politik yang relatif pendek.
Dalam kondisi seperti ini, kesinambungan pemuliaan identitas mudah terpecah oleh pergantian prioritas, tekanan jangka pendek, atau sekadar kebutuhan untuk menunjukkan hasil yang cepat, sehingga arah perubahan tidak pernah terjaga secara utuh. Oleh karena itu, agenda besar ini tidak boleh dibiarkan menjadi beban yang dipikul oleh masyarakat Betawi sendirian.
Di sinilah posisi negara menjadi mutlak. Negara, yang secara konkret diwakili oleh kehadiran gubernur dan wakil gubernur sebagai nakhoda eksekutif daerah, memegang mandat konstitusional untuk tidak abai apalagi membiarkan kebudayaan inti ini tergilas oleh roda globalisasi. Pemerintah daerah tidak boleh sekadar menjadi penonton atau regulator administratif yang pasif.
Melalui kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur, negara harus memimpin rantai kebangkitan tersebut secara utuh dan sistematis melalui tiga langkah strategis.
Langkah pertama adalah keberanian memutus pola lama. Negara harus berani melepaskan diri dari cara-cara usang yang tidak lagi bekerja, termasuk meruntuhkan tradisi birokrasi yang sekadar memperlakukan kebudayaan lokal sebagai komoditas seremonial atau pajangan pariwisata tanpa perlindungan substansial. Dari titik putus itulah, ruang baru untuk kebijakan yang afirmatif dan progresif baru bisa terbuka.
Selanjutnya, melangkah ke tahap kedua, gubernur dan wakil gubernur harus mengarahkan perhatian pada tanah tempat masa depan ditanam, yaitu penguatan fondasi paling dasar melalui jalur pendidikan, peningkatan kapasitas kerja, dan pemenuhan kebutuhan elementer masyarakat lokal. Tanpa penguatan kapasitas dasar ini, bangunan kemegahan kota global setinggi apa pun tak akan pernah benar-benar berdiri kokoh bagi warganya sendiri.
Sebagai pemungkas, langkah ketiga adalah pembenahan institusi dan aturan main. Struktur kebijakan, hukum formal daerah, dan sistem tata kelola harus dibentuk serta diperbaiki. Sebab, di dalam kejelasan aturan main dan sistem tulah arah perlindungan identitas ditentukan, sekaligus menjaga konsistensinya agar tidak mudah goyah oleh pergantian kepemimpinan.
Seluruh langkah institusional ini menuntut disiplin pelaksanaan yang ketat.
Banyak rancangan kebijakan kebudayaan runtuh bukan karena salah desain, melainkan karena tak pernah benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya.
Oleh karena itu, gubernur dan wakil gubernur adalah artikulator utama yang harus hadir mengintervensi realitas lewat kebijakan publik yang memiliki interkoneksi utuh: menghubungkan antara kenyataan dan pengakuan, antara pengakuan dan keputusan, antara keputusan dan pelaksanaan, serta antara pelaksanaan dan keberlanjutan jangka panjang.
Ketika pemerintah daerah mampu meletakkan pemajuan kebudayaan Betawi sebagai arus utama (mainstreaming) pembangunan daerah, maka modernitas Jakarta Global City akan memiliki jiwa yang hidup.
Kendati demikian, regulasi dan kemauan politik (political will) dari balai kota barulah separuh dari prasyarat keberhasilan. Arus utama kebijakan tersebut membutuhkan jangkar yang kuat di tingkat tapak, dan peran vital ini berada di pundak organisasi kemasyarakatan (ormas) Betawi.
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Betawi tidak boleh lagi terjebak pada paradigma lama yang sekadar menampilkan kekuatan komunal yang reaktif. Di era global ini, ormas Betawi harus bermutasi menjadi institusi strategis yang modern, fungsional, dan berbasis pengetahuan.
Ormas Betawi memegang tanggung jawab sejarah untuk membentengi sekaligus mengawal transisi ini. Membentengi berarti memperkuat ketahanan sosial-budaya warga dari dampak benturan kultural kota global, sedangkan mengawal berarti menjadi mitra kritis sekaligus strategis bagi pemerintah daerah.
Ormas harus mampu menerjemahkan kebijakan makro dari Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi gerakan mikro yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi, kapasitas pendidikan, dan pelestarian nilai-nilai luhur di akar rumput.
Tanpa adanya benteng yang kokoh dari ormas yang solid, cerdas, dan visioner, kebijakan hilir dari pemerintah akan kehilangan daya rekatnya di tingkat tapak.
Lebih dari itu, kita juga menghadapi persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu keterbelahan antara watak dan kemampuan. Di satu sisi, selalu muncul mereka yang memiliki kecakapan dan kompetensi, tetapi menjualnya demi kepentingan pragmatis yang sempit.
Di sisi lain, tidak sedikit yang memiliki ketulusan semangat perjuangan membela kedaulatan budaya, tetapi tidak cukup kompeten untuk mengubah cita-cita menjadi kenyataan publik. Akibatnya, pergerakan kaum kerap terombang-ambing antara pengkhianatan yang efektif dan idealisme yang tidak efektif.
Padahal, sejarah menunjukkan bahwa kebangkitan tidak pernah lahir dari salah satu di antaranya. Ia tumbuh ketika integritas bertemu dengan kapasitas; ketika keberanian moral berjalan seiring dengan kecakapan mengelola kenyataan; serta ketika kesetiaan pada kepentingan kaum dan bangsa dipadukan dengan kemampuan untuk bekerja secara tekun, disiplin, dan konsisten.
Karena itu, pekerjaan terbesar kita hari ini bukan sekadar melahirkan retorika yang baik, melainkan membangun manusia, institusi, dan organisasi yang sekaligus berkarakter, cakap, dan konsisten. Sebab, hanya dengan itulah ruang bagi pengkhianatan kepentingan dapat dipersempit, sementara cita-cita kedaulatan budaya memiliki peluang untuk benar-benar diwujudkan.
Waktu terus berjalan, dan dinamika global tidak akan memperlambat langkahnya demi menunggu kita siap. Namun, sejarah selalu menyimpan satu kemungkinan yang tak pernah hilang: tidak ada kaum atau bangsa yang ditakdirkan selamanya berada dalam kegelapan atau keterpinggiran. Bahkan dari malam yang paling panjang sekalipun, fajar selalu menemukan jalan untuk terbit kembali.
Momentum transisi Jakarta Global City ini adalah panggung pembuktiannya. Pertanyaannya bukan lagi apakah Betawi dapat menemukan terang, melainkan apakah kemauan politik Gubernur-Wakil Gubernur, kesolidan institusional ormas, dan kapasitas manusianya telah benar-benar bersedia disiapkan untuk menyambut kedatangan fajar tersebut.
