INDOPOSCO.ID – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendorong penguatan lembaga inkubator sebagai bagian penting dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang lebih kuat. Menurutnya, keberadaan inkubator dapat membantu mencetak pengusaha mikro yang memiliki kapasitas, inovasi, serta daya saing untuk berkembang di tengah perubahan dunia usaha.
Pemerintah sendiri menargetkan sebanyak 10 juta penduduk dapat menjadi pengusaha mikro dan tenaga kerja melalui pengembangan ekosistem kewirausahaan. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah memperkuat peran lembaga inkubator yang berada di perguruan tinggi maupun di luar lingkungan kampus agar mampu menjadi wadah pembinaan bagi calon maupun pengusaha mikro .
Melalui inkubator, UMKM diharapkan mendapatkan pendampingan yang tidak berhenti pada tahap awal pendirian usaha. Pembinaan mencakup pengembangan bisnis, penerapan teknologi dan inovasi, hingga membantu membuka akses terhadap pembiayaan dan pasar. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, pemerintah berharap semakin banyak UMKM yang mampu tumbuh dan naik kelas.
“Kenapa harus inkubator? Karena kita membutuhkan perpanjangan tangan agar pembinaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah lebih terstruktur, sistematis, terintegrasi, serta berkelanjutan,” kata Maman saat menghadiri Bursa Wirausaha Unggulan Provinsi Jawa Timur di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Rabu (23/9/2026).
Menurut Maman, banyak produk UMKM maupun inovasi yang memiliki kualitas baik, tetapi belum berkembang secara optimal karena belum mendapatkan pendampingan berkelanjutan, penguatan riset, maupun perencanaan komersialisasi.
Karena itu, Kementerian UMKM memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menjembatani inovasi dan hasil riset agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.
“Kita ingin inovasi yang dihasilkan kampus ke depan bisa dikomersialkan, masuk ke industrialisasi, dan dimanfaatkan masyarakat,” jelas Maman.
Ia mencontohkan sejumlah inovasi yang dikembangkan ITS, termasuk teknologi kesehatan dan robotika. Menurutnya, pemerintah perlu hadir membantu mengakselerasi berbagai tahapan yang diperlukan agar inovasi dapat dimanfaatkan lebih luas, termasuk dalam proses perizinan dan sertifikasi.
Maman menilai Bursa Wirausaha Unggulan menjadi momentum untuk memperluas sinergi pengembangan kewirausahaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, serta lembaga inkubator.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem yang mampu melahirkan wirausaha yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang, meningkatkan skala usahanya, dan menciptakan lapangan kerja.
“Tidak mungkin kita melakukan pembinaan kalau tidak berkesinambungan dan berkelanjutan. Karena itu, kita bersama-sama dengan kampus menghidupkan inkubator. Mudah-mudahan dari kebijakan ini lahir usaha mikro, kecil, dan menengah yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri,” tutur Maman.
Penguatan inkubator tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang menjadi payung kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, lembaga inkubator, komunitas, serta pemangku kepentingan lainnya.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempercepat pencapaian rasio kewirausahaan sebesar 3,6 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045.
Selain pendampingan, Maman menekankan pentingnya pembiayaan sebagai bagian dari ekosistem pengembangan usaha. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Timur hingga saat ini telah mencapai Rp37,11 triliun kepada sekitar 643 ribu debitur UMKM. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp23 triliun telah disalurkan ke sektor produksi.
Namun, menurut Maman, pembiayaan tidak dapat berdiri sendiri. Akses permodalan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas usaha, legalitas, kualitas produk, serta perluasan akses pasar agar pembiayaan benar-benar menghasilkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
“Kalau pembiayaan sudah diberikan, tetapi produknya tidak bisa dijual, usaha juga akan kesulitan berkembang. Karena itu, selain legalitas dan pembiayaan, pasar menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi UMKM,” terangnya.
Pemerintah juga terus memperkuat posisi produk lokal di pasar domestik sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saingnya agar mampu menembus pasar ekspor.
Kementerian UMKM bersama Kementerian Perdagangan terus memperluas akses pasar serta mengupayakan kemudahan regulasi dan insentif bagi produk Indonesia untuk memasuki pasar global, termasuk produk-produk unggulan dari Jawa Timur.
“Catatan pertama kalau kita bicara ekspor adalah kualitas. Produk lokal kita tidak kalah kualitasnya. Sekarang kami bersama Kementerian Perdagangan terus membuka akses agar produk-produk Indonesia, termasuk dari Jawa Timur, dapat masuk ke pasar internasional,” tambahnya.
Melalui Bursa Wirausaha Unggulan, Kementerian UMKM berharap kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan inkubator semakin kuat sehingga wirausaha memperoleh pendampingan berkelanjutan, akses terhadap pembiayaan dan teknologi, serta peluang pasar yang semakin luas untuk tumbuh dan naik kelas.
Pada kesempatan yang sama, Rektor ITS Prof. Dr. (HC) Ir. Bambang Pramujati mengatakan ITS siap mengambil peran dalam memperkuat kapasitas teknologi, inovasi, produktivitas, dan daya saing UMKM di Jawa Timur.
Peran tersebut antara lain diwujudkan melalui pendampingan desain kemasan bagi UMKM serta pengembangan lebih dari 180 perusahaan rintisan melalui Inkubator dan Layanan Bisnis Inovasi (ILBI) ITS.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi penyemangat bagi perguruan tinggi untuk berperan sebagai enabler teknologi, desain, dan inovasi bagi UMKM. Kami siap mendukung upaya pemerintah untuk menaikkan level UMKM sehingga menjadi pemeran utama kemandirian ekonomi bangsa,” ujar Bambang. (her)
