INDOPOSCO.ID – Indonesia dan Jerman memperkuat kemitraan dalam menghadapi tantangan transisi energi bersih yang harus mampu menjawab tiga kebutuhan sekaligus, yakni keandalan pasokan energi, keterjangkauan bagi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.
Isu tersebut menjadi bahasan utama dalam Policy Strategy Dialogue bertajuk “The Trilemma of Clean Energy Transition: Risks, Trade-offs, and Transformative Partnerships” yang digelar Synergy Policies bersama Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Forum tersebut mempertemukan pengambil kebijakan, lembaga pembangunan, peneliti, serta pegiat masyarakat sipil dari Indonesia dan Jerman. Dialog diarahkan untuk membahas langkah konkret mempercepat transisi energi bersih sekaligus memperkuat kerja sama bilateral di sektor energi.
Kerja sama ini juga sejalan dengan posisi Jerman sebagai co-lead bersama Jepang dalam Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia sejak awal 2025. Pemerintah Jerman menyebut dukungannya melalui JETP mencakup pengembangan energi terbarukan, jaringan listrik, serta penguatan kerangka regulasi untuk mendukung transisi energi Indonesia.
Direktur Eksekutif Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, PhD, mengatakan transisi energi bersih tidak lagi sekadar agenda jangka panjang, tetapi telah menjadi kebutuhan yang harus dijawab saat ini.
Menurut dia, tantangan terbesar terletak pada bagaimana memastikan energi tetap tersedia secara andal dan terjangkau, sekaligus menekan dampak lingkungan.
“Bagaimana kita menyediakan energi yang andal, terjangkau, dan bersih bagi semua orang, 24 jam sehari, tujuh hari seminggu? Pada saat yang sama, transisi ini tidak boleh mengulang ketimpangan sistem bahan bakar fosil, yang selama ini menyisihkan masyarakat rentan dan membiarkan banyak orang tidak teraliri listrik secara memadai,” jelas Dinna.
Peran Strategis Jerman
Jerman menjadi salah satu mitra penting Indonesia dalam agenda transisi energi. Dalam kerangka JETP, Jerman bersama Jepang memimpin kemitraan yang melibatkan sejumlah mitra internasional untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan dan pengurangan emisi sektor kelistrikan.
Data pemerintah Jerman menyebut total pembiayaan yang hendak dimobilisasi melalui JETP Indonesia berada di kisaran USD20 miliar, dengan dukungan yang berasal dari sumber publik maupun investasi swasta. Jerman sendiri menyediakan dukungan hingga sekitar 1,8 miliar euro, dengan sekitar 90 persen dalam bentuk pinjaman.
Dalam forum tersebut, Head of the Department for South East Asia, Ministry of Economic Cooperation and Development Jerman, Bettina Kellersmann, mengatakan dinamika geopolitik dan volatilitas biaya energi semakin memperlihatkan pentingnya membangun sistem energi yang lebih tangguh.
Menurut Bettina, pengembangan energi terbarukan juga dapat membuka ruang bagi peningkatan kemandirian dan ketahanan energi.
“Transisi energi Indonesia membuka peluang investasi besar bagi sektor swasta, baik dari Indonesia maupun Jerman. Namun di tengah persaingan investasi dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam, penyelesaian hambatan regulasi bagi investor energi terbarukan menjadi kunci untuk menjaga daya saing Indonesia,” ujar Bettina.
Ia memaparkan sejumlah area dukungan JETP, mulai dari pengembangan energi terbarukan dan jaringan listrik hingga penguatan kebijakan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pemerintah Jerman sendiri menyatakan kerja sama JETP Indonesia tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur energi, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas, pelatihan, pendidikan vokasi, dan penciptaan transisi yang berkeadilan.
Dorong Kemitraan yang Setara
Kepala Pusat Strategi Kebijakan untuk Amerika dan Eropa, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI, Spica A. Tutuhatunewa, menekankan pentingnya membangun kemitraan internasional yang setara.
Menurut Spica, Indonesia perlu memperkuat kapasitas domestik sebelum menentukan bentuk kerja sama internasional yang dibutuhkan dalam membangun sistem energi masa depan.
“Hasil domestik ini harus diimbangi dengan model kemitraan internasional yang adil, setara, dan berkeadilan. Kerja sama seharusnya tidak hanya menciptakan produsen, tetapi juga lisensi atas komponen-komponen kunci, riset bersama, serta pelatihan berkelanjutan bagi masyarakat lokal,” tegas Spica.
Ia menilai kerja sama dengan Jerman dapat memperluas perspektif mengenai transisi energi, yang tidak hanya berkaitan dengan target iklim, tetapi juga menyangkut keamanan energi, otonomi strategis, dan ketahanan nasional.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Residen FES Indonesia, Brigitte Juchems. Ia mendorong agar pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dan Jerman terus diperluas melalui kerja sama langsung.
“Kita semua tidak perlu takut menghadapi tantangan transisi. Bersama mitra-mitra lain, kita perlu memperluas bentuk pertukaran bilateral langsung semacam ini, agar pihak Jerman dapat membawa wawasan ini lebih jauh dan tetap terbuka mengembangkan program bersama dengan pihak Indonesia,” ujar Brigitte.
Bahas Pembiayaan hingga Tingkat Komunitas
Dialog juga membahas aspek pembiayaan, transformasi sistem kelistrikan, investasi hijau, hingga keterlibatan masyarakat dalam transisi energi.
Sesi “Arah Strategis Mengatasi Trilema: Perspektif Kebijakan, Pembelajaran dari Jerman dan Indonesia” menghadirkan Direktur KfW Office Jakarta Burkhard Hinz, Program Manager The Habibie Center Irvan Tengku Harja, serta Kepala Divisi Pembangunan Berkelanjutan Daya Makara UI Bisuk Abraham Sisungkunon.
Sementara sesi “Mengatasi Tantangan Implementasi: Aksesibilitas dan Keterjangkauan di Tingkat Komunitas dan Masyarakat, Perspektif Komparatif” menghadirkan Timon Wehnert dari Wuppertal Institute, Catoer Wibowo mewakili GIZ Indonesia/ASEAN, Femi Sastrena dari Medco Power Indonesia, serta Roby Rushandie dari Perkumpulan Prakarsa.
Diskusi tersebut membahas pengalaman implementasi proyek transisi energi, akses energi di tingkat masyarakat, serta peluang memperbesar partisipasi masyarakat sipil dan komunitas lokal.
Menutup rangkaian dialog, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data Kementerian Luar Negeri RI, Gita Loka Murti, mengatakan kerja sama internasional perlu menghasilkan manfaat yang dapat diterapkan dan memperkuat kapasitas nasional.
“Misi Kementerian Luar Negeri adalah memastikan kerja sama internasional melayani prioritas nasional dan menghasilkan capaian yang dapat diimplementasikan, bukan sekadar jumlah pembiayaan, melainkan kualitas pembiayaan, pembagian risiko yang adil, transfer teknologi, dan peningkatan keterampilan bagi pemasok lokal,” kata Gita.
“Tujuannya secara menyeluruh adalah membangun kapasitas Indonesia, bukan menciptakan bentuk ketergantungan baru,” tegasnya.
Dialog Indonesia-Jerman tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan kepentingan kebijakan, pembiayaan, teknologi, industri, dan masyarakat dalam agenda transisi energi. Kedua negara juga memiliki ruang untuk memperluas kerja sama di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam pengembangan energi terbarukan, jaringan listrik, investasi hijau, peningkatan kapasitas, dan dekarbonisasi industri.(rmn)
