INDOPOSCO.ID – Komisi XII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp974,84 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan investasi dan hilirisasi sebagai bagian dari agenda strategis perekonomian nasional.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi mengatakan, pagu anggaran yang disepakati terbagi dalam dua program utama. Program Dukungan Manajemen memperoleh alokasi Rp505,30 miliar, sedangkan Program Penanaman Modal dan Hilirisasi mendapat Rp469,53 miliar.
“Komisi XII dapat memahami Pagu Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI sebesar Rp974.840.775.000,” ujar Bambang saat membacakan kesimpulan rapat kerja sekaligus mengetuk palu tanda persetujuan.
Bambang menegaskan, pengalokasian anggaran tersebut harus mampu mendukung percepatan hilirisasi industri dan peningkatan iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, dukungan terhadap fungsi penanaman modal dan hilirisasi menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
“Penyusunan anggaran ini ditujukan agar Kementerian Investasi dan Hilirisasi mampu merealisasikan target investasi serta program hilirisasi secara maksimal. Kita berharap pengalokasian dana ini benar-benar berdampak langsung pada penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.
Berdasarkan data kementerian, salah satu program yang mendapat dukungan anggaran adalah pengembangan Online Single Submission (OSS) Versi 2.0 dengan alokasi Rp201,83 miliar. Pengembangan sistem tersebut ditujukan untuk menyempurnakan integrasi layanan perizinan berusaha lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Selain itu, anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diarahkan untuk mendukung pencapaian target akumulasi investasi nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang diproyeksikan mencapai Rp13.032,8 triliun.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat hilirisasi dan menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan aktivitas investasi. (dil)
