INDOPOSCO.ID – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan bahwa reputasi perusahaan tidak cukup dibangun melalui publikasi media. Kepercayaan publik dan pemangku kepentingan juga membutuhkan komunikasi strategis, kolaborasi, serta konsistensi tindakan yang mampu memperkuat legitimasi perusahaan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan dalam Conference The 8th Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2026 di Monumen Pers Nasional, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (7/10/2026).
Forum yang mengusung tema “Membangun Transparansi, Menguatkan Kepercayaan Publik” itu dihadiri Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani serta praktisi komunikasi dari berbagai institusi pemerintah dan korporasi.
Dalam paparannya bertajuk “From Communication to Trust: Mengelola Stakeholder dan Reputasi di Tengah Ekspektasi Publik”, Mamit menjelaskan bahwa karakteristik bisnis energi primer, mulai dari gas, liquefied natural gas (LNG), batu bara hingga biomassa, menuntut strategi komunikasi yang mampu membangun kepercayaan pemerintah, regulator, mitra bisnis, media, dan masyarakat.
“Ketika stakeholder utama Anda adalah pemerintah dan mitra bisnis dalam business-to-business (B2B) dan government-to-business (G2B), kepercayaan tidak dibangun lewat jangkauan, tetapi lewat legitimasi: kesediaan pejabat dan mitra untuk berdiri bersama narasi yang Anda bangun,” ujar Mamit.
Untuk mendukung pengembangan infrastruktur energi, khususnya proyek gasifikasi pembangkit, PLN EPI menerapkan pendekatan komunikasi inform, engage, dan trust. Strategi ini dilakukan melalui pemetaan pemangku kepentingan, komunikasi yang konsisten, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah dan mitra strategis.
Salah satu implementasinya diwujudkan melalui program komunikasi GASKITA yang mendukung pengembangan infrastruktur gasifikasi PLN EPI. Program tersebut mencatat peningkatan jumlah pemberitaan dari 758 pada Agustus 2025 menjadi 1.194 pemberitaan hingga Juli 2026. Capaian itu meningkat sekitar 57 persen.
Meski demikian, Mamit menekankan bahwa jumlah publikasi bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan komunikasi korporasi. Dukungan pemangku kepentingan, legitimasi institusional, dan keberlanjutan kolaborasi juga menjadi faktor penting dalam membangun kredibilitas perusahaan.
“Strategi komunikasi yang kami rancang dimulai dari pemetaan stakeholder berdasarkan power dan interest, pendekatan kepada regulator, kepala daerah, mitra bisnis hingga media. Pada akhirnya, legitimasi institusional menjadi mata uang kepercayaan bagi kami,” jelasnya.
Sementara itu, Founder dan CEO Humas Indonesia Asmono Wikan menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi dialogis dalam membangun kepercayaan publik. Menurutnya, komunikasi kehumasan perlu berkembang dari sekadar penyampaian informasi menjadi ruang dialog yang mampu menjawab kebutuhan dan ekspektasi masyarakat.
Conference AHI 2026 juga menghadirkan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mochamad Akbar Hadi Prabowo serta Direktur Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University Alfian Helmi.
PLN EPI terus memperkuat komunikasi korporasi sebagai instrumen strategis untuk membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional. Bagi perusahaan, publikasi berperan meningkatkan visibilitas, kolaborasi memperkuat legitimasi, sedangkan konsistensi tindakan menjadi fondasi tumbuhnya kepercayaan. (srv)
