INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perubahan mendasar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam sistem penyediaan makanan.
Charles mendorong BGN mempertimbangkan peralihan dari sistem dapur tersentralisasi menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah. Menurutnya, perubahan sistem diperlukan untuk menekan risiko keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menilai kasus keracunan yang terjadi dalam program tersebut sudah menunjukkan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dan tidak lagi dapat dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri.
Berdasarkan data per 2 September 2026 yang disampaikan Charles, tercatat 50.059 orang menjadi korban dari 460 kejadian keracunan yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.
“Artinya hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam dua tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/kota yang ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis,” ujar Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurut Charles, sistem dapur berbasis sekolah dapat memperpendek waktu antara makanan selesai dimasak hingga dikonsumsi oleh siswa. Hal ini dinilai penting karena semakin lama makanan berada pada suhu yang tidak aman, semakin besar pula risiko terjadinya kontaminasi dan pertumbuhan bakteri.
“Karena ini setelah diskusi dengan berbagai ahli keamanan pangan dan ahli gizi, jelas Pak. Setelah 4 jam, ketika makanan dibiarkan di suhu ruang, ada yang namanya critical temperature. Di atas 5 derajat, di bawah 60 derajat, maka kontaminasi bakteri semakin tinggi risikonya dan kembang biak bakteri juga semakin tinggi kemungkinannya,” kata Charles.
Ia menambahkan, BGN telah menetapkan makanan MBG harus dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak. Karena itu, menurut Charles, pengendalian suhu selama proses penyimpanan hingga makanan dikonsumsi menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah risiko keracunan.
Selain keamanan pangan, Charles menilai penerapan dapur berbasis sekolah juga dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat di sekitar sekolah.
Dengan sistem tersebut, kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi dari pemasok lokal, mulai dari pasar tradisional, peternak, hingga pelaku usaha pangan yang berada di sekitar wilayah sekolah.
“Kalau kita mau beralih ke sistem dapur sekolah yang existing, ya diganti, ganti kerugian saja, Pak,” ujar Charles.
Ia mengusulkan pemerintah memberikan kompensasi kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi apabila nantinya sistem penyediaan makanan MBG dialihkan ke dapur berbasis sekolah.
“Kalau kita mau beralih ke sistem dapur sekolah yang existing, ya diganti, ganti kerugian saja, Pak. Ada berapa puluh ribu dapur yang sudah beroperasi? Ganti kerugian. Pemerintah membayarkan sekali saja cukup, tidak lagi menjadi beban selama ini berjalan,” tuturnya.
Charles berharap evaluasi terhadap sistem penyediaan makanan MBG dapat dilakukan secara menyeluruh agar program tersebut tetap dapat berjalan dengan mengutamakan keamanan pangan dan kesehatan siswa sebagai penerima manfaat.(dil)
