INDOPOSCO.ID – Isu keretakan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat. Namun, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi justru melihat ada upaya pihak tertentu untuk mempertentangkan dua tokoh tersebut.
Budi meminta isu tersebut tidak dijadikan bahan untuk memecah hubungan Prabowo dan Jokowi. Menurutnya, situasi bangsa saat ini membutuhkan soliditas, bukan pertarungan kepentingan di antara kelompok politik.
“Jadi soal hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya ini kan ada yang usaha juga adu domba, kan? Menurut saya, setop adu domba,” ujar Budi Arie kepada awak media dalam peringatan HUT ke-12 Projo di Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Baginya, pemerintahan tidak akan maksimal bekerja jika energi politik justru habis untuk mempertajam perbedaan. Budi Arie menekankan pentingnya mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok demi menghadapi persoalan yang dirasakan masyarakat.
“Kita harus menahan ego-ego kelompok, ego-ego pribadi untuk supaya pemerintahan ini bisa mengatasi permasalahan rakyat dan permasalahan bangsa dan negara ini dengan baik, gitu lho,” jelas mantan Menteri Koperasi itu.
Di tengah isu yang berkembang, Projo memastikan sikap politiknya tidak berubah. Organisasi tersebut tetap menyatakan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Jokowi.
Tak hanya soal hubungan politik Prabowo dan Jokowi, Budi Arie juga menyoroti agenda pemberantasan korupsi. Ia menyatakan Projo mendukung langkah Prabowo membersihkan praktik korupsi di lingkungan kekuasaan.
Menurut Budi Arie, komitmen antikorupsi tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan politik. Pemerintah, lanjutnya, harus memastikan praktik korupsi tidak mendapatkan ruang, termasuk di sekitar lingkaran elite pemerintahan.
“Enggak bisa ngomong pemerintahan antikorupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar elite-elite pemerintahan,” tambahnya.
Pernyataan Budi Arie tersebut sekaligus menjadi penegasan posisi Projo, yakni menjaga soliditas pemerintahan sekaligus mendorong agar agenda pemberantasan korupsi tidak berhenti sebagai slogan.(her)
