INDOPOSCO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan harus berorientasi pada kemudahan masyarakat. Digitalisasi tidak boleh sekadar menghasilkan lebih banyak aplikasi, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan warga dan memastikan hak masyarakat terpenuhi.
Hal tersebut disampaikan Rini saat meninjau pelaksanaan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kantor Pemerintah Kabupaten Sumedang, Rabu (12/8/2026). Menurutnya, digitalisasi Perlinsos menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan bantuan dan perlindungan sosial diberikan secara tepat sasaran.
“Mengusung satu semangat utama, ‘Data Dipadankan. Hak Warga Dipastikan.’ Kita berada di sini untuk memastikan bahwa percepatan perlindungan sosial digital bukan sekadar gagasan teknokratis, melainkan gerakan nyata yang mudah, inklusif, dan tepat sasaran bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Rini.
Ia menjelaskan, transformasi digital pemerintah merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya integrasi layanan dan data pemerintahan. Pemerintah tidak boleh memiliki banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling terhubung.
Di sisi lain, teknologi harus digunakan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, keberhasilan digitalisasi tidak semestinya diukur dari jumlah aplikasi yang diluncurkan, melainkan dari seberapa besar teknologi mampu mengurangi kesulitan yang dihadapi warga.
“Teknologi tidak boleh memindahkan kerumitan dari loket ke layar. Teknologi harus memotong tahapan, menghubungkan data, dan mendekatkan pelayanan,” tegas Rini.
Untuk mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi, pemerintah tengah membangun Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi digital bersama yang aman, terstandar, dan dapat digunakan lintas layanan pemerintahan.
Rini menjelaskan, infrastruktur tersebut mencakup identitas digital agar warga dapat dikenali secara tepat, mekanisme pertukaran data sehingga masyarakat tidak perlu menyerahkan informasi yang sama berulang kali, serta pembayaran digital untuk memastikan manfaat dapat diterima secara cepat, aman, dan tercatat.
Menurutnya, fondasi digital tersebut tidak dibangun hanya untuk satu aplikasi atau satu kementerian. Infrastruktur itu dirancang agar dapat digunakan berulang kali untuk berbagai kebutuhan layanan publik.
“Fondasi ini dibangun sekali, untuk digunakan berkali-kali, dibangun bersama, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas,” katanya.
Perlindungan sosial menjadi salah satu implementasi penting dari infrastruktur digital tersebut. Pasalnya, integrasi data dan layanan pemerintah dapat diuji secara langsung melalui kemampuan negara memastikan masyarakat memperoleh hak dan bantuan sesuai kebutuhannya.
Dalam kunjungannya ke Sumedang, Rini mengapresiasi kepemimpinan pemerintah daerah yang dinilai mampu mendorong percepatan pendataan Perlinsos.
Hingga saat ini, sebanyak 111.077 kepala keluarga (KK) telah terdaftar dalam Portal Perlinsos. Jumlah tersebut mencapai 24,23 persen dari total populasi penduduk yang tercatat sebanyak 458.418 KK.
Menurut Rini, capaian tersebut menunjukkan setidaknya tiga hal penting, yakni kepemimpinan yang hadir, kolaborasi yang tumbuh dari tingkat kecamatan hingga desa, serta konsistensi dalam menjaga momentum pendataan.
Dari total masyarakat Sumedang yang telah terdaftar, sebanyak 91,91 persen melakukan pendaftaran melalui pendampingan Agen. Pemerintah daerah menyiagakan 3.847 Agen untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 59,24 persen Agen telah aktif mendampingi masyarakat secara langsung, termasuk dengan mendatangi warga dari rumah ke rumah.
Peran Agen dinilai penting karena mereka tidak hanya membantu masyarakat melakukan proses pendaftaran secara teknis, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai prosedur dan memastikan warga merasa aman terhadap data yang disampaikan.
“Mereka bukan sekadar membantu menekan tombol. Mereka menjelaskan prosedur dengan bahasa yang dipahami warga. Mereka menemani dari langkah pertama hingga proses selesai. Mereka menumbuhkan keyakinan bahwa data terlindungi dan proses dapat dipercaya,” ujar Rini.
Ia berharap praktik yang dilakukan di Sumedang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjalankan transformasi pemerintahan digital yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Semoga langkah yang kita mulai dan perkuat dari Sumedang hari ini menjadi contoh bahwa pemerintahan digital bukan sekadar membuat negara terlihat lebih modern, tetapi membuat negara lebih hadir dan hidup masyarakat lebih mudah,” katanya.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri PANRB sekaligus dukungan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pendataan Perlinsos di wilayahnya.
Dony memastikan Pemerintah Kabupaten Sumedang akan mendukung berbagai program pemerintah yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk digitalisasi Perlindungan Sosial.
“Melalui pendataan program Perlinsos dapat memastikan ketepatan sasarannya dan tentunya anggarannya agar lebih efisien dan tentunya akan berdampak pada pembangunan di negara kita,” ujar Dony.
Ia menilai integrasi dan pemutakhiran data menjadi aspek penting dalam memastikan program perlindungan sosial berjalan efektif. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat menentukan penerima manfaat secara lebih tepat sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem perlindungan sosial digital sekaligus memastikan kehadiran negara makin dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.(rmn)
