INDOPOSCO.ID – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menegaskan posisinya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan nasional. Di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu atas capaian BTN sebagai bank dengan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tertinggi di Indonesia.
Apresiasi tersebut disampaikan Maruarar dalam acara Akad Massal 62.710 KPR Sejahtera FLPP yang dipimpin Presiden Prabowo di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). Kegiatan ini menjadi akad massal KPR subsidi terbesar sejak program tersebut pertama kali digelar.
“Kemudian Dirut BTN, Pak Nixon, untuk rumah subsidi paling tinggi BTN. Bisa saya laporkan Pak Presiden, untuk rumah subsidi BTN adalah yang paling tinggi penyaluran pembiayaannya. Terima kasih Pak Nixon,” kata Maruarar.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama. Presiden mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi agar makin banyak masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak, berkualitas, dan terjangkau.
Pada acara tersebut, BTN menjadi bank dengan jumlah peserta akad terbanyak. Sebanyak 30.203 debitur BTN mengikuti akad kredit secara langsung maupun daring dari berbagai daerah di Indonesia.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan apresiasi dari Menteri PKP menjadi motivasi bagi BTN untuk terus menjalankan mandat sebagai motor utama pembiayaan perumahan rakyat. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi seluruh ekosistem perumahan, termasuk dukungan Danantara Indonesia dalam memperkuat kolaborasi pemerintah, BP Tapera, perbankan, dan para pengembang.
“Apresiasi dari Menteri PKP menjadi penyemangat bagi BTN untuk terus menjalankan mandat sebagai pemimpin pembiayaan perumahan nasional. Bersama Danantara Indonesia, kami terus memperkuat kolaborasi ekosistem agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap rumah yang layak, terjangkau, dan berkualitas,” ujar Nixon.
Berdasarkan paparan Kementerian PKP hingga 29 Juli 2026, BTN telah menyalurkan 55.766 unit KPR FLPP, tertinggi di antara seluruh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sementara itu, PT Bank Syariah Nasional (BSN) telah menyalurkan 28.282 unit. Secara konsolidasi, BTN bersama BSN telah membiayai 84.048 unit rumah subsidi sepanjang 2026.
Menurut Nixon, kepemimpinan BTN dalam pembiayaan rumah rakyat tidak hanya tercermin dari tingginya penyaluran KPR subsidi, tetapi juga melalui penguatan sisi pasokan perumahan. Hingga akhir Juli 2026, realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) BTN telah mencapai sekitar Rp4,39 triliun untuk mendukung pembiayaan pengembang, kontraktor, toko bahan bangunan, hingga pelaku usaha lain dalam rantai pasok sektor perumahan.
BTN juga terus mengembangkan transformasi digital melalui platform balé Properti yang memungkinkan masyarakat mencari hunian, melakukan simulasi cicilan, hingga mengajukan KPR secara daring dalam satu ekosistem layanan.
“Kami ingin perjalanan masyarakat menuju rumah pertama semakin sederhana, mulai dari menemukan hunian yang sesuai hingga memperoleh pembiayaan. Karena itu, BTN terus memperkuat pembiayaan, mempercepat layanan, dan memperluas kolaborasi agar Program 3 Juta Rumah dapat berjalan lebih cepat dan berdampak luas,” jelas Nixon.
Akad Massal KPR Sejahtera FLPP 2026 melibatkan 62.710 debitur yang tersebar di 372 kabupaten/kota pada 36 provinsi. BP Tapera menyebut capaian tersebut menjadi yang terbesar sepanjang penyelenggaraan program dan mencerminkan semakin kuatnya sinergi pemerintah, industri perbankan, serta para pelaku sektor perumahan dalam mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui capaian tersebut, BTN makin memperkokoh perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.(rmn)
