INDOPOSCO.ID – Pergantian pucuk pimpinan Bank Indonesia (BI) dipastikan tidak akan menggoyahkan arah kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah bersama otoritas yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan koordinasi lintas lembaga tetap solid sehingga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan investor tetap terpelihara selama masa transisi.
Ketua KSSK yang juga Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan seluruh anggota komite memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kesinambungan kebijakan. Dengan demikian, pelaku pasar disebut tidak perlu mengkhawatirkan adanya perubahan arah kebijakan moneter maupun langkah-langkah menjaga stabilitas sektor keuangan.
“Kami tunjukkan ke pasar bahwa kebijakan kita tetap solid, pro-growth, pro-stability, dan market-friendly,” kata Purbaya kepada awak media di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, dipercaya menjalankan tugas sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur BI. Penugasan itu dilakukan menyusul keputusan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri dari jabatannya pada awal pekan ini.
Menurut Purbaya, penunjukan Destry memberikan sinyal kuat bahwa kesinambungan kebijakan akan tetap terjaga. Pengalaman panjang Destry di sektor keuangan dinilai menjadi modal penting untuk memastikan koordinasi antarlembaga tetap berjalan efektif.
Ia menilai Destry bukan sosok baru dalam pembahasan kebijakan strategis yang melibatkan KSSK. Rekam jejaknya di Bank Indonesia maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dinilai membuatnya memahami berbagai mekanisme dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
“Ibu Destry bukan pemain baru, dia pemain lama. Dia sudah terlibat dengan proses KSSK cukup lama. Jadi, pengetahuannya amat baik dan mumpuni untuk memastikan kebijakan moneter berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya,” tambahnya.
Sementara itu, pemerintah memastikan proses pemilihan gubernur Bank Indonesia secara definitif tetap akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap proses pergantian kepemimpinan dapat berlangsung mulus tanpa mengganggu kredibilitas kebijakan moneter maupun stabilitas sistem keuangan nasional. (her)
