INDOPOSCO.ID – Di hadapan ratusan mahasiswa dan jajaran akademisi Nankai University di Tianjin, Tiongkok, pada Sabtu (20/6/2026), Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan optimisme terhadap kondisi perekonomian nasional yang dinilai berada dalam fase sangat solid. Menurutnya, fondasi tersebut dibangun di atas kebijakan fiskal yang sehat, hati-hati, dan disiplin dengan defisit anggaran yang konsisten dijaga di bawah batas tiga persen sesuai amanat undang-undang.
Dalam forum yang turut dihadiri Rektor Nankai University President Chen Yulu, Wakil Rektor Eksekutif Chen Jun, Wakil Rektor Sheng Bin, Profesor Xingmin Li, serta sivitas akademika kampus, Purbaya berharap kerja sama intelektual Indonesia dan Tiongkok semakin erat.
“Kehormatan besar bagi saya untuk berada di Nankai University. Hari ini, dengan sukacita saya membagikan perspektif Indonesia mengenai kebijakan ekonomi, manajemen fiskal, serta pembangunan nasional yang berkelanjutan. Saya berharap dialog ini memperkuat pertukaran akademik, memperdalam pemahaman bersama, dan semakin meningkatkan persahabatan antara Indonesia dan Tiongkok,” ujar Purbaya dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, ketika volatilitas pasar global mulai mereda, Indonesia justru mencatatkan performa yang menonjol. Pada kuartal pertama 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen secara tahunan, melampaui rata-rata pertumbuhan sejumlah negara G20 maupun ASEAN. Sementara itu, inflasi hingga Mei 2026 tetap terkendali di level 3,08 persen sehingga memperkuat kepercayaan terhadap kebijakan makroekonomi nasional.
“Indonesia terus tampil menonjol dengan pertumbuhan PDB Kuartal I-2026 sebesar 5,61% yoy, mengungguli banyak negara ekonomi G20 dan ASEAN. Di saat yang sama, kami mempertahankan stabilitas harga dengan inflasi Mei 2026 sebesar 3,08%. Perkembangan ini membuktikan bahwa Indonesia memasuki periode ini dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan ketahanan kebijakan yang kredibel,” jelas Purbaya.
Menurutnya, Indonesia juga berada pada posisi yang relatif aman menghadapi potensi gangguan energi global. Analisis risiko menempatkan Indonesia dalam kelompok negara dengan tingkat paparan rendah dan buffer yang kuat, dengan skor ketahanan energi global mencapai 77 persen, sedikit di atas Tiongkok yang berada di angka 76 persen.
Ruang fiskal yang terjaga melalui defisit di bawah tiga persen membuat APBN mampu berfungsi sebagai peredam guncangan eksternal tanpa mengganggu stabilitas ekonomi. Di sisi lain, berbagai indikator domestik turut menunjukkan momentum positif, mulai dari PMI Manufaktur yang tetap berada di zona ekspansif pada level 50,0, pertumbuhan likuiditas sebesar 14,8 persen secara tahunan, hingga pertumbuhan kredit perbankan sebesar 11,5 persen.
Kondisi tersebut diperkuat oleh surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut serta cadangan devisa sebesar 144,9 miliar dolar AS. Dampaknya juga terlihat pada pasar tenaga kerja dengan terciptanya sekitar 1,9 juta lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68 persen pada 2026. Program perlindungan sosial pun mendorong penurunan tingkat kemiskinan dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025.
Pemerintah, lanjut Purbaya, kini menjalankan delapan klaster prioritas nasional untuk mengakselerasi pembangunan di berbagai sektor strategis.
“Prioritas tersebut mencakup fondasi ketahanan nasional: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, perumahan, dan ketangguhan bencana,” tutur Purbaya.
Selain mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, pemerintah juga memperkuat ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial dan penciptaan lapangan kerja yang terintegrasi. Upaya tersebut didukung penguatan sektor pertahanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
“Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata,” tegas Purbaya menutup pemaparannya.(her)
