INDOPOSCO.ID – Pemerintah Republik Indonesia terus memperkuat langkah transformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik melalui kerja sama internasional. Salah satunya dengan Australia, yang dinilai memiliki pengalaman dan kapasitas kuat dalam pengembangan tata kelola pemerintahan, transformasi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor publik.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dengan Governor of South Australia Frances Adamson AC dalam agenda Diplomatic Lunch Hosted by the Australian Ambassador in Honour of the Governor of South Australia di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama, mulai dari reformasi sektor publik, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), hingga percepatan transformasi digital sektor publik.
“Pertemuan dengan Ambassador Brazier, Gubernur Adamson, dan Profesor Stirling dari Flinders University adalah kesempatan yang sangat istimewa. Lewat pertemuan ini, kami dapat saling bertukar pandangan terkait hal-hal yang menjadi mutual interest antara Indonesia dan Australia,” kata Rini.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang menjalankannya. Karena itu, pemerintah saat ini fokus meningkatkan kapasitas lebih dari 6,7 juta ASN, khususnya dalam bidang literasi digital, analisis kebijakan, pengambilan keputusan berbasis data, manajemen publik yang adaptif, hingga pengelolaan talenta.
Rini menilai kemitraan dengan perguruan tinggi internasional, termasuk universitas-universitas terkemuka di Australia, memiliki peran penting dalam menyiapkan pemimpin sektor publik masa depan. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui program pendidikan eksekutif, program magister, sertifikasi profesional, hingga pengembangan mikro-kredensial yang relevan dengan kebutuhan birokrasi modern.
“Potensi kolaborasi yang lebih erat antara instansi pemerintah Indonesia dan universitas Australia merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan talenta kepemimpinan sektor publik yang unggul dan siap menghadapi tantangan global,” ujarnya.
Selain pengembangan kapasitas ASN, Rini juga menyoroti pentingnya memperkuat peran perempuan dalam birokrasi. Menurutnya, birokrasi yang inklusif dan adaptif memerlukan dukungan nyata terhadap kepemimpinan perempuan di sektor publik.
Ia menyebut terdapat empat pendekatan utama yang perlu terus didorong bersama, yakni kebijakan yang berpihak dan adil, transformasi budaya organisasi, keteladanan kepemimpinan, serta penguatan semangat women support women melalui jejaring profesional, mentoring, dan coaching yang terstruktur.
Di sisi lain, pemerintah juga memastikan bahwa manfaat reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik dapat dirasakan secara merata hingga ke daerah. Penguatan kapasitas pemerintah daerah menjadi agenda penting mengingat jutaan ASN berada di garis depan pelayanan publik di seluruh Indonesia.
“Indonesia meyakini bahwa transformasi digital harus tetap berlandaskan pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, lebih inklusif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga,” tegas Rini.
Lebih lanjut, ia menilai hubungan Indonesia dan Australia yang selama ini terjalin erat menjadi modal penting untuk memperluas kerja sama di berbagai bidang strategis. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi serta dinamika ekonomi dan sosial global, kedua negara dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat kolaborasi dalam reformasi sektor publik, pemerintahan digital, pengembangan kepemimpinan, dan peningkatan kualitas SDM.
“Di tengah perubahan yang semakin cepat, mulai dari perkembangan teknologi hingga dinamika ekonomi dan sosial, saya meyakini bahwa Indonesia dan Australia memiliki peluang besar untuk bekerja sama lebih erat dalam reformasi sektor publik, pemerintahan digital, pengembangan pemimpin masa depan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” pungkasnya.
Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus belajar dari praktik-praktik terbaik internasional sekaligus memperluas jejaring kerja sama global guna mempercepat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang makin modern, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (her)
