INDOPOSCO.ID – Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2027 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa berbagai pandangan yang disampaikan anggota dewan akan menjadi masukan berharga dalam penyempurnaan arah kebijakan kementerian.
Menurut Purbaya, proses diskusi yang berlangsung tidak hanya membahas alokasi anggaran, tetapi juga menjadi ruang evaluasi guna meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan di masa mendatang.
“Kami memandang masukan serta rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya bersama untuk meningkatkan kualitas rencana kerja Kemenkeu ke depan, termasuk menghilangkan silo-silo (sekat-sekat antarunit kerja) yang masih ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,” ujar Purbaya.
Ia menilai, semangat kolaborasi yang tercermin dalam rapat tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memperkuat perencanaan, meningkatkan tata kelola, serta memastikan setiap program strategis dapat dijalankan secara lebih terpadu dan efektif.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyampaikan apresiasi atas persetujuan Komisi XI DPR RI terhadap usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Dukungan tersebut dinilai menjadi fondasi penting bagi kementerian dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan negara sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.
“Alokasi anggaran tersebut diarahkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan Kemenkeu mampu menjalankan mandatnya secara optimal dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat kualitas layanan publik, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dengan dukungan anggaran tersebut, Kementerian Keuangan menargetkan penguatan kapasitas kelembagaan sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkokoh stabilitas fiskal nasional dan mendukung transformasi ekonomi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Kementerian Keuangan juga menegaskan bahwa kemitraan yang erat dengan DPR RI akan terus menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan. Melalui sinergi tersebut, berbagai program prioritas diharapkan dapat terlaksana secara optimal demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (her)
