INDOPOSCO.ID – Komisi I DPR RI menyoroti kesejahteraan pilot tempur TNI Angkatan Udara (TNI AU) yang dinilai masih belum sebanding dengan tingginya risiko dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Di tengah tuntutan tugas yang semakin kompleks serta modernisasi alutsista yang terus berjalan, pemerintah didorong untuk memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan tunjangan dan kesejahteraan para penerbang tempur.
Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menegaskan bahwa pilot tempur merupakan salah satu profesi dengan tingkat risiko tinggi yang memerlukan dukungan negara secara maksimal. Menurutnya, penghargaan terhadap pengabdian mereka tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan alutsista modern, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan yang layak.
“Kami berharap kesejahteraan pilot tempur juga dinilai dengan baik. Kalau ada peningkatan, karena menurut kami nilainya masih sangat kecil dibandingkan tanggung jawab yang mereka emban,” ujar Nurul saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI di Markas Komando Operasi Udara II Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (12/6/2026).
Selain menyoroti kesejahteraan personel, Nurul juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap besaran anggaran TNI AU yang dinilai belum ideal. Berdasarkan pembahasan pagu indikatif di Komisi I DPR RI, anggaran TNI AU hanya berada di kisaran Rp11 triliun, dengan sekitar 60 persen digunakan untuk belanja pegawai.
Kondisi tersebut membuat ruang fiskal untuk mendukung kebutuhan operasional, pemeliharaan alutsista, hingga pengembangan kemampuan pertahanan udara menjadi semakin terbatas.
“Kalau dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia dan berbagai tugas yang harus dilaksanakan, jumlah anggaran tersebut masih terlalu kecil,” tegasnya.
Meski demikian, Nurul mengapresiasi kemampuan TNI AU dalam beradaptasi dengan teknologi pesawat tempur generasi terbaru. Ia menyebut proses transfer teknologi dan pengetahuan dari produsen pesawat berjalan dengan baik sehingga personel teknis mampu melakukan perawatan dan pemeliharaan secara mandiri.
Menurutnya, setiap pengadaan pesawat tempur baru selalu disertai program alih teknologi, termasuk pelatihan bagi teknisi dan personel pemeliharaan. Hal itu membuat proses adaptasi terhadap teknologi baru dapat dilakukan secara cepat dan efisien.
“Masalah suku cadang dan maintenance biasanya sudah disertai alih teknologi dan transfer knowledge dari pihak pabrik. Para teknisi kita sudah terbiasa menangani berbagai jenis pesawat tempur sehingga adaptasi terhadap teknologi baru tidak terlalu sulit,” jelasnya.
Kemampuan tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjaga kesiapan operasional armada tempur nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tenaga ahli asing dalam proses perawatan alutsista strategis.
Di akhir keterangannya, Nurul berharap Kementerian Pertahanan dapat mendistribusikan anggaran secara lebih proporsional kepada TNI AU. Ia menilai peningkatan kesejahteraan pilot tempur perlu menjadi salah satu prioritas agar sejalan dengan tuntutan tugas mereka dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah udara Indonesia.
“Jika ada penambahan anggaran, kami berharap dapat diprioritaskan untuk peningkatan tunjangan para pilot tempur yang setiap hari mengemban tugas besar menjaga langit Indonesia,” pungkasnya.(dil)
