INDOPOSCO.ID – Antusiasme masyarakat menyambut transformasi digital perlindungan sosial terlihat jelas di Aula Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (12/6/2026).
Sejak pagi, ratusan warga memadati lokasi untuk mengikuti sosialisasi sekaligus mencoba langsung Portal Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), platform yang memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri agar masuk dalam sistem perlindungan sosial nasional.
Sekitar 200 warga hadir dalam kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial. Melalui sistem digital yang terintegrasi, pemerintah berupaya memastikan berbagai program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan tanpa ada yang terlewat.
Dalam kunjungan jurnalistik yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI, media diajak melihat secara langsung proses sosialisasi, demonstrasi penggunaan Portal Perlinsos, hingga pendaftaran warga di lapangan. Kehadiran warga yang begitu antusias menjadi sinyal positif terhadap upaya modernisasi sistem perlindungan sosial nasional.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan digitalisasi Perlinsos merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh warga yang berhak menerima bantuan negara dapat terdata dengan baik.
“Kalau memang berhak mendapatkan bantuan pemerintah, jangan sampai ada yang terlewat. Digitalisasi Perlinsos hadir untuk membantu negara mengenali kondisi warganya dengan lebih baik sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ucapnya.
Selain memperluas akses pendataan, Fifi juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan social (bansos). Ia meminta warga tidak sembarangan memberikan data pribadi, kode OTP (One-Time Password), maupun kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal.
Menurutnya, seluruh proses pendataan dan verifikasi dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu mempercayai pihak yang menawarkan percepatan pencairan bantuan dengan meminta imbalan tertentu.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, menyebut integrasi data menjadi fondasi utama reformasi sistem perlindungan sosial yang saat ini sedang dijalankan pemerintah. Berbagai sumber data yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE, tengah dikonsolidasikan menjadi basis data terpadu yang lebih akurat.
“Data yang semakin akurat akan membuat intervensi pemerintah menjadi lebih tepat. Karena itu diperlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping, dan masyarakat untuk memastikan setiap warga terpetakan dengan baik,” kata Robben.
Ia mengungkapkan, masih terdapat sekitar 365.348 warga Surabaya yang belum masuk dalam klaster desil kesejahteraan. Kondisi ini menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan agar program bantuan sosial maupun program pemberdayaan seperti Sekolah Rakyat dapat menjangkau sasaran secara lebih tepat.
Di sisi lain, Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Andika, menjelaskan bahwa Portal Perlinsos dirancang untuk mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi masyarakat melalui pemanfaatan identitas digital serta sistem pertukaran data yang terintegrasi antar-kementerian dan lembaga.
“Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat dengan dukungan interoperabilitas data antarlembaga,” ujarnya.
Surabaya sendiri menjadi salah satu dari 42 daerah percontohan implementasi Program Digitalisasi Perlinsos di Indonesia. Sebelum pelaksanaan uji coba, Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi kepada perangkat daerah hingga pelatihan bagi agen Perlinsos Digital.
Kesiapan tersebut tercermin dari capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masyarakat Surabaya yang telah mencapai 99,67 persen. Sementara itu, aktivasi IKD bagi agen Perlinsos Digital telah mencapai 100 persen.
Melalui Program Digitalisasi Perlinsos, pemerintah berharap proses pendataan masyarakat menjadi semakin akurat, transparan, dan inklusif. Dengan data yang lebih presisi, bantuan sosial dan berbagai program kesejahteraan diharapkan dapat tersalurkan secara tepat sasaran, sekaligus memastikan tidak ada warga yang berhak menerima bantuan negara namun luput dari perhatian pemerintah.(rmn)
