INDOPOSCO.ID – Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mempertanyakan akurasi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen (yoy) pada Triwulan I-2026. Ia menilai angka tersebut tidak realistis dan cenderung menjadi upaya politis untuk memberikan kesan positif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sekali lagi BPS menunjukkan bahwa data yang disampaikan tidak kredibel, hanya ingin membuat Presiden senang, tapi tidak melaporkan apa yang benar-benar terjadi di masyarakat,” nilai Huda dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Rupiah terperosok ke level Rp17.105 per dolar AS menyusul rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026. Pelemahan itu mencerminkan struktur ekonomi domestik yang masih rapuh, sehingga belum mampu memupuk optimisme investor.
“Pergerakan rupiah yang negatif (melemah) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita rapuh sehingga tidak dipercaya investor,” ujar Huda.
IIa menyayangkan meski angka pertumbuhan ekonomi diklaim mencapai 5,61 persen, pasar Indonesia belum mampu menarik minat investor luar karena kenyataannya aliran modal masuk masih sangat minim.
“Investor luar takut masuk ke pasar Indonesia. Jika benar pertumbuhan ekonomi 5,61 persen, kuat, maka banyak yang masuk ke dalam negeri (capital inflow). Tapi kenyataannya tidak,” nilai Huda.
Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengemukakan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen dalam Triwulan I tahun 2026 jika dibandingkan dengan Triwulan I 2025 secara year-on-year.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 apabila dibandingkan Triwulan I 2025 atau secara year-on-year tumbuh sekitar 5,61 persen,” ungkap Amalia terpisah di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Lapangan usaha yang memberikaan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2026, yakni industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan. “Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan I 2026 atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.187,2 triliun, atas dasar harga konstan Rp3.447,7 triliun,” jelas Amalia. (dan)
