INDOPOSCO.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai RW kumuh akan menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas kebijakan perbaikan kualitas hidup warga di kawasan padat.
Berdasarkan pendataan tahun 2025 yang difinalisasi pada 2026, dari total 2.749 RW di DKI Jakarta, sebanyak 211 RW teridentifikasi sebagai kawasan kumuh.
“Data seperti ini penting untuk terus didalami karena akan kita gunakan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat di Jakarta,” kata Pramono di Balaikota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat dikutip Kamis (7/5/2026).
Penanganan RW kumuh ke depan akan diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan tinggi, terutama Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kawasan seperti Tambora menjadi salah satu perhatian karena memiliki kompleksitas permukiman tinggi dan membutuhkan intervensi yang terukur.
Badan Pusat Statistik (BPS) kini mengombinasikan survei lapangan dengan teknologi citra satelit berbasis big data untuk mendata RW kumuh. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut langkah itu diambil demi menjamin akurasi data yang lebih riil.
“Pendataan ini tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga dikalibrasi menggunakan citra satelit. Dengan demikian, hasilnya menjadi lebih akurat karena memanfaatkan perkembangan teknologi terkini,” ujar Amalia dalam kesempatan yang sama.
Penentuan kawasan kumuh tidak hanya dilihat dari kondisi bangunan, tetapi juga mencakup 11 indikator, antara lain kepadatan penduduk, kepadatan dan kualitas bangunan, ventilasi dan pencahayaan, sanitasi, pengelolaan sampah, kondisi saluran air, jalan lingkungan, penerangan jalan umum, serta tata letak bangunan.
Di samping itu, BPS bersama Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan kerja sama dengan memperdalam analisis terhadap 1.904 RW melalui overlay data citra satelit untuk memastikan kondisi riil di lapangan. Kerja sama juga akan diperluas pada pendataan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. (dan)
