• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Polemik PBI, Antara Keterbatasan Anggaran dan Hak Konstitusional Warga

Laurens Dami Editor Laurens Dami
Minggu, 8 Februari 2026 - 16:33
in Nasional
Petugas-medis

Ilustrasi - Petugas medis mengecek kesehatan pasien di salah satu rumah sakit di Batam, Kepri. Foto: ANTARA

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Kasus viral penolakan pasien cuci darah oleh sejumlah rumah sakit akibat status kepesertaan BPJS Kesehatan nonaktif, khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), menuai kritik keras dari pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi.

Ia menilai kebijakan penonaktifan PBI yang dilakukan pemerintah sarat persoalan dan berpotensi mengancam keselamatan masyarakat miskin.

BacaJuga:

2.390 Bencana Landa Indonesia hingga November 2026, Didominasi Hidrometeorologi

Sita 1,7 Ton Narkotika lewat PATMA BERANI 2026, Bea Cukai Hadapi Tantangan Lonjakan Prevalensi Pengguna

Pemerintah Perpanjang Masa Tugas 172 Ribu Guru Non-ASN hingga 2027

“Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini soal hak dasar warga negara atas pelayanan kesehatan yang dijamin konstitusi,” ujar Tulus melalui gawai, Minggu (8/2/2026).

Tulus menyoroti langkah Kementerian Sosial (Kemensos) dalam melakukan cleaning dan cleansing data kepesertaan PBI. Menurutnya, proses tersebut seharusnya dilakukan secara sangat hati-hati dan berbasis fakta ekonomi yang akurat.

“Kemensos harus memastikan bahwa peserta yang dikeluarkan dari PBI memang sudah berdaya secara ekonomi dan layak menjadi peserta mandiri. Di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, rasanya anomali jika banyak masyarakat menengah bawah tiba-tiba dianggap sudah naik kelas,” tegasnya.

Ia juga mengkritik proses penentuan peserta PBI yang dinilai masih subjektif dan rawan konflik kepentingan di tingkat lokal.

“Di lapangan masih ditemukan indikasi subjektivitas, misalnya karena kedekatan dengan RT, RW, lurah, atau kepala desa. Ini harus dibenahi karena menyangkut keadilan sosial,” katanya.

Tulus menyebut kebijakan penonaktifan peserta PBI tampak lebih didorong oleh keterbatasan anggaran negara, bukan kepentingan perlindungan masyarakat.

“Kebijakan ini terkesan berorientasi pada kesiapan APBN yang menipis. Padahal di sisi lain pemerintah justru melakukan pemutihan tunggakan bagi peserta mandiri. Ini paradoks dan tidak adil bagi masyarakat miskin,” ungkapnya.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, Tulus menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien dengan alasan status BPJS.

“Apapun alasannya, rumah sakit harus tetap menangani pasien, apalagi yang kritis dan kronis seperti pasien cuci darah. Manajemen rumah sakit tidak boleh melihat status BPJS karena pelayanan rumah sakit sejatinya pelayanan kemanusiaan,” tuturnya.

Menurutnya, persoalan administrasi seharusnya bisa diselesaikan kemudian melalui koordinasi antara rumah sakit, Kemensos, dinas sosial, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. “Jangan jadikan pasien sebagai korban dari persoalan birokrasi,” ucap eks Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) itu.

Tulus juga mengkritik minimnya pemberitahuan kepada peserta yang dinonaktifkan. “Kemensos dan BPJS Kesehatan harus memberi pemberitahuan cepat dan akurat. Peserta perlu tahu agar bisa mengajukan klaim atau mengurus ulang jika penonaktifan tidak tepat,” ujar Tulus.

Penonaktifan peserta PBI, menurut Tulus, bukan kali pertama dilakukan. Karena itu, pemerintah seharusnya sudah memiliki mekanisme mitigasi risiko.

“Seharusnya Kemensos belajar dari penonaktifan sebelumnya agar tidak ada peserta yang terlantar saat mengakses layanan kesehatan. Jangan sampai program JKN yang sudah dibangun bertahun-tahun rusak citranya karena kebijakan amatiran dan potensi konflik kepentingan,” tambahnya.

Di tengah gencarnya upaya pemerintah memperluas jaminan kesehatan nasional, polemik penonaktifan PBI dan penolakan pasien menjadi alarm keras bahwa tata kelola data, kebijakan anggaran, dan etika pelayanan kesehatan masih membutuhkan pembenahan serius. Karena pada akhirnya, kesehatan bukan sekadar angka dalam anggaran, melainkan hak dasar yang menyangkut nyawa manusia. (her)

Tags: BPJS KesehatanFKBIPBIPenerima Bantuan Iurantulus abadi

Berita Terkait.

Padukan Irama Hip-Hop dan Dangdut, FitOber Cardio Dance 2026 Meriahkan Kampus Budi Luhur
Nasional

2.390 Bencana Landa Indonesia hingga November 2026, Didominasi Hidrometeorologi

Rabu, 18 November 2026 - 20:27
Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah, Bakom RI Ingatkan Jangan Sekadar Pencitraan
Nasional

Sita 1,7 Ton Narkotika lewat PATMA BERANI 2026, Bea Cukai Hadapi Tantangan Lonjakan Prevalensi Pengguna

Rabu, 18 November 2026 - 20:07
Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah, Bakom RI Ingatkan Jangan Sekadar Pencitraan
Nasional

Pemerintah Perpanjang Masa Tugas 172 Ribu Guru Non-ASN hingga 2027

Rabu, 18 November 2026 - 19:47
Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah, Bakom RI Ingatkan Jangan Sekadar Pencitraan
Nasional

Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah, Bakom RI Ingatkan Jangan Sekadar Pencitraan

Rabu, 18 November 2026 - 19:27
Wamendagri Wiyagus Dorong Alumni Kepamongprajaan Jadi Motor Penggerak Program Prioritas Nasional
Nasional

Wamendagri Wiyagus Dorong Alumni Kepamongprajaan Jadi Motor Penggerak Program Prioritas Nasional

Rabu, 18 November 2026 - 19:17
Tak Perlu Fotokopi KTP Lagi, RUU Adminduk Siapkan Perubahan Besar Layanan Publik
Nasional

Tak Perlu Fotokopi KTP Lagi, RUU Adminduk Siapkan Perubahan Besar Layanan Publik

Rabu, 18 November 2026 - 18:07

BERITA POPULER

  • rip

    Wujud Bakti Founder Artha Graha Peduli kepada Sang Ibunda

    10461 shares
    Share 4184 Tweet 2615
  • Disorot Garap Proyek KKP Rp10,8 M, Raffi Ahmad Didesak Mundur dari Utusan Presiden

    3112 shares
    Share 1245 Tweet 778
  • Tokoh Banten Usulkan 4 Nama Pengganti Gibran, dari Dasco hingga Rosan

    1129 shares
    Share 452 Tweet 282
  • Wonho Umumkan Tur Dunia NOCHE 2027, Siap Konser di 10 Kota Amerika Serikat

    928 shares
    Share 371 Tweet 232
  • Warta Koperasi Edisi 4

    1174 shares
    Share 470 Tweet 294

OLAHRAGA

Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar
Olahraga

Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Editor Ali Rachman
Senin, 16 November 2026 - 19:43

INDOPOSCO.ID - Sebanyak 40 talenta muda sepak bola mendapatkan kesempatan berlatih langsung bersama pelatih Shin Tae-yong dalam program LOTTE Bintang...

SelengkapnyaDetails
michael

MU Resmi Pecat Carrick, Siapkan Pochettino Jadi Nahkoda Baru

Jumat, 13 November 2026 - 08:17
john

Herdman Siapkan 22 Pemain untuk TC Timnas Indonesia, 4 Nama bakal Jalani Debut

Selasa, 10 November 2026 - 21:11
Arya Dwi Paramita

Pertamina MRS Jadi Kawah Candradimuka Pembalap Indonesia Menuju Panggung Dunia

Senin, 9 November 2026 - 19:19
Racikan Mesin hingga Bahan Bakar, Kunci Performa Tim di Pertamina MRS 2026

Racikan Mesin hingga Bahan Bakar, Kunci Performa Tim di Pertamina MRS 2026

Senin, 9 November 2026 - 12:05
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.