INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, bahwa Pemerintah dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”.
“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” kata Yusril dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (14/5/2026).
Terkait proyek di Papua Selatan, ia menegaskan bahwa pembukaan lahan telah dimulai sejak tahun 2022 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo bersamaan dengan pemekaran daerah di Papua. Proyek itu dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional.
“Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern di zaman sekarang. Papua adalah bagian integral dari NKRI,” ujar Yusril.
Pemerintah Pusat bukanlah Pemerintah Belanda dulu yang menyebut Papua dengan Nederlands Nieuw Guinea sebagai daerah jajahan di masa lalu. “Pembukaan lahan seperti itu juga terjadi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian integral dari NKRI,” tegasnya.
Menurut Yusril, proyek strategis nasional dibangun berdasarkan kajian yang matang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun begitu, Pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik untuk melakukan evaluasi pelaksanaan di lapangan.
“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun Pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” imbuh Yusril.
Film dokumenter “Pesta Babi” (2026), karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale, menyoroti dampak ekspansi proyek industri besar dan proyek strategis nasional, seperti perkebunan tebu/sawit dan food estate terhadap masyarakat adat di Papua Selatan. Dokumenter itu mengungkap perampasan tanah adat, deforestasi, dan ancaman terhadap ruang hidup masyarakat adat.(dan)
