INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Djamari Chaniago mengingatkan ancaman terhadap persatuan bangsa kini tidak lagi hanya datang dari konflik fisik, tetapi juga melalui derasnya penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian di ruang digital.
Menurutnya, perang saat ini telah bergeser ke medan digital sehingga seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan membangun.
“Kalau boleh saya katakan, perang kita sekarang sudah bukan perang di medan biasa lagi, tetapi perang di medan digital. Kita harus banyak memberikan informasi kepada rakyat kita, jangan sampai ruang digital diisi oleh disinformasi, fitnah, dan kebencian,” kata Djamari saat menghadiri kegiatan Silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Tokoh Masyarakat Kepulauan Riau di Markas Polda Kepulauan Riau, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (3/7/2026).
Ia menilai, derasnya arus informasi yang tidak benar berpotensi membentuk cara berpikir generasi muda apabila tidak diimbangi kemampuan literasi digital dan sikap kritis dalam menyaring informasi.
“Yang saya khawatirkan adalah kalimat-kalimat yang ada di situ diserap oleh anak-anak kita sebagai penerus bangsa. Tentunya ini yang bisa merusak. Kita tidak bisa menitipkan bangsa ini kepada generasi muda yang mudah terhasut konten disinformasi, fitnah, dan kebencian,” tegasnya.
Karena itu, Menko Polkam mengajak pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga akademisi untuk aktif menghadirkan narasi positif di ruang digital.
“Kita harus banyak dan rajin memberikan informasi kepada rakyat kita,” katanya.
Selain menyoroti tantangan di ruang digital, Djamari juga mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang menembus lebih dari tujuh persen, menjadikannya salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari terjaganya stabilitas keamanan dan kepastian hukum yang mampu meningkatkan kepercayaan para investor untuk menanamkan modal di daerah tersebut.
“Ini adalah suatu penciptaan kondisi yang memungkinkan dan memberikan kenyamanan sehingga para investor mau datang. Saya memuji dan menghargai itu,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
“Pertumbuhan ekonomi tersebut harus juga dirasakan oleh rakyat kita, karena setinggi apa pun pertumbuhan ekonomi, tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan,” katanya.
Pada kesempatan itu, Djamari juga menegaskan pentingnya menjaga soliditas seluruh unsur pemerintah dan masyarakat agar iklim investasi yang kondusif di Kepulauan Riau dapat terus dipertahankan.
“Tidak ada persoalan yang sulit apabila pekerjaan kita lakukan bersama-sama. Di sinilah peran Forkopimda, kepala daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh warga. Jaga betul kekompakan di antara kita agar kondisi yang baik ini tetap terpelihara,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kepulauan Riau, Kapolda Kepulauan Riau, Pangkogabwilhan I, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Pangkoarmada I, Kajati Kepri, pimpinan BP Batam, para bupati dan wali kota se-Kepulauan Riau, rektor perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta jajaran pejabat Kemenko Polkam.(rmn)
