INDOPOSCO.ID – Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memantik sorotan tajam dari kalangan pengamat politik.
Pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai langkah tersebut tidak semestinya disampaikan oleh seorang Menhan. Menurutnya, isu perbankan dan kebijakan ekonomi berada di luar mandat utama kementerian pertahanan.
“Cukup disayangkan jika pejabat publik yang memiliki kedekatan dengan Presiden seolah menjadi jubir, sementara Menhan punya tanggung jawab sendiri mengawal pertahanan nasional,” ujar Dedi melalui gawai, Minggu (1/2/2026).
Dedi menegaskan, kebijakan strategis presiden, terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan sektor keuangan, idealnya disampaikan oleh pejabat yang memang memiliki kewenangan dan fungsi komunikasi politik pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa penyampaian kebijakan oleh pejabat di luar bidang tugasnya berpotensi menimbulkan kebingungan publik, bahkan membuka ruang tafsir negatif terhadap dinamika kekuasaan di dalam kabinet.
“Penyampaian kebijakan strategis presiden seharusnya dilakukan oleh pejabat yang memang memiliki otoritas dan fungsi komunikasi politik pemerintahan, bukan oleh menteri yang berada di luar lingkup kebijakan tersebut,” tegasnya.
Lebih jauh, Dedi menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto memberikan penekanan lebih kuat kepada para pembantunya terkait batas dan etika kewenangan jabatan.
“Ada baiknya jika program retret Presiden diisi dengan materi proporsionalisme dan profesionalisme jabatan, agar tokoh yang mengemban amanah dapat bekerja sesuai ruang geraknya,” tutur Dedi.
Menurut Dedi, pernyataan Menhan tersebut juga berpotensi memunculkan persepsi kurang sehat di ruang publik, khususnya terkait relasi personal dalam pemerintahan.
“Statemen Menhan di luar kapasitas kerjanya bisa ditafsir sebagai upaya praktik ‘asal bapak senang’,” imbuhnya.
Ia menilai kecenderungan semacam ini dapat menggerus prinsip profesionalisme, ketika pejabat lebih sibuk membela atau menjadi corong presiden meskipun isu yang disampaikan bukan menjadi wilayah kerjanya.
“Mereka mengutamakan membela atau menjadi perpanjangan lisan Presiden meskipun bukan wilayahnya,” tambahnya.
Sementara itu, pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin bertolak belakang dengan sikap Danantara selaku pemegang saham terbesar dan pengelola operasional BUMN. CEO Danantara, Rosan Roeslani, secara tegas membantah adanya rencana perombakan direksi bank-bank Himbara.
“Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu,” tegas Rosan di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026).
Sebelumnya, Menhan Sjafrie mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mengganti seluruh jajaran direksi Bank Himbara yang dinilai merugikan negara. Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie saat memberikan materi dalam Retret PWI di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemenhan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).
Sjafrie menyoroti adanya ketimpangan dalam penyaluran kredit perbankan pelat merah, yang dinilainya lebih berpihak kepada pengusaha besar ketimbang pelaku usaha kecil.
“Bank Himbara itu lebih menertibkan pengusaha besar untuk dikasih kredit daripada pengusaha kecil. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara. Sudah ada tata kelola baru untuk menertibkan BUMN,” katanya. (her)
