INDOPOSCO.ID – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim mendorong Pemerintah Indonesia mundur dari keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
“Seperti statement saya yang sudah beredar secara luas di mass media, kami MUI meminta atau menganjurkan kepada pemerintah, mundur saja dari keanggotaan Board of Peace,” kata Prof. Sudarnoto dalam acara diskusi bertajuk “Indonesia Gabung Board of Peace, Untung atau Buntung?” di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Menurutnya, perdamaian tidak akan pernah tercapai jika tidak dibarengi dengan keadilan, sehingga istilah peace dalam konteks tersebut dianggap hanya sebagai kedok.
“Apalagi kata peace di situ sebetulnya kamuflase saja. Peace itu, perdamaian itu tidak mungkin terwujud, kalau tidak ada justice atau keadilan,” ucap Prof. Sudarnoto.
Masalah utama dunia saat ini, adalah ketidakadilan global. Sehingga membuat kacau peradaban dunia itu. “Tapi kita berharap betul supaya pemerintah meninjau ulang, berpikir ulang, atas keberadaannya sebagai anggota Board of Peace. Saya kira masih ada waktu,” tuturnya.
Senada, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah mempertimbangkan kembali keanggotaan dalam Board of Peace. “Jangan sampai Indonesia hanya jadi stempel untuk moral, legitimasi komunitas umat Islam terbesar. Kalau demikian kan sangat tidak menguntungkan Indonesia,” ujar Hidayat Nur Wahid.
Baginya, mustahil bagi Indonesia maupun Presiden Prabowo untuk mendukung langkah yang justru menjauhkan Palestina dari kemerdekaannya dan malah memperpanjang masa penjajahan.
“Karena alih-alih stempelnya menghadirkan Palestina merdeka, sebagaimana yang disuarakan Indonesia, stempelnya justru mengabadikan penjajahan. Dan saya yakin Indonesia tidak mau, dan Presiden Prabowo juga pasti tidak mau,” nilai Hidayat Nur Wahid. (dan)
