INDOPOSCO.ID – Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai penanganan bencana di Sumatera menjadi cermin kegagalan sistem politik Indonesia dalam melahirkan pemimpin yang benar-benar tegas dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan adanya masalah serius dalam mekanisme politik nasional, mulai dari proses pemilu hingga kualitas para kandidat pemimpin.
“Kasus bencana di Sumatera itu menunjukkan ada yang keliru. Entah mekanisme pemilunya, entah kualitas para pesertanya, atau mungkin dua-duanya,” kata Feri dalam diskusi Survei KedaiKOPI di Jakarta, belum lama ini.
Ia menilai, lemahnya respons terhadap krisis memperlihatkan bahwa banyak pemimpin lebih fokus pada pencitraan dibanding pada pengambilan keputusan strategis yang cepat dan efektif.
Selain soal kepemimpinan, Feri juga menyoroti ketidakadilan dalam penegakan hukum politik, khususnya dalam kasus praktik politik uang. Ia mengungkapkan bahwa selama ini yang lebih sering dihukum justru masyarakat kecil sebagai penerima, sementara pihak pemberi jarang tersentuh sanksi hukum.
“Yang dihukum itu sering kali hanya rakyat sebagai penerima. Padahal pemberinya hampir tidak pernah disentuh. Dua-duanya sama-sama merusak demokrasi,” jelasnya.
Menurut Feri, ketimpangan penegakan hukum tersebut semakin memperburuk kualitas demokrasi dan memperkecil peluang munculnya pemimpin yang berintegritas.
Ia menegaskan bahwa pemimpin ideal seharusnya hadir dengan kerja nyata, bukan sekadar retorika atau simbolisme.
“Pemimpin yang ideal itu bekerja dalam diam, mengambil keputusan ketika krisis, dan hasilnya bisa dirasakan,” ujarnya.
Feri memperingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, demokrasi Indonesia hanya akan melahirkan pemimpin yang pandai berbicara tetapi minim tindakan.
“Kalau tidak, demokrasi hanya akan melahirkan pemimpin yang pandai bicara, tapi miskin tindakan,” tutup akademikus Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut.
Hadir juga narasumber lain dalam diskusi tersebut seperti ekonom Talitha Chairunissa, peneliti BRIN Prof. R. Siti Zuhro, Rektor Institut Harkat Negeri Sudirman Said, dan founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio. (her)
