INDOPOSCO.ID – Upaya transformasi birokrasi yang dijalankan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sepanjang 2026 menunjukkan perkembangan signifikan. Berbagai langkah pembenahan dilakukan mulai dari penguatan reformasi birokrasi, transformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN), penataan kelembagaan yang lebih lincah, hingga percepatan layanan publik berbasis digital.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa seluruh agenda perubahan yang dijalankan pemerintah tidak sekadar berorientasi pada perbaikan sistem, melainkan harus menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Seluruh kinerja Kementerian PANRB ditujukan untuk menghadirkan birokrasi yang semakin efektif, adaptif, terintegrasi, dan berdampak nyata, serta sebagai upaya dalam tercapainya prioritas Pembangunan nasional,” ungkap Rini dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Rini, Kementerian PANRB terus memperkuat tata kelola pemerintahan digital sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden. Selain itu, kementerian juga memegang peran strategis dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.
Salah satu hasil yang mulai terlihat datang dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang berfokus pada pengentasan kemiskinan. Data menunjukkan daerah yang menerapkan reformasi birokrasi pada sektor tersebut mampu mencatat tingkat kemiskinan sekitar 6 persen, lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang berada pada angka 8,25 persen.
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi yang diarahkan untuk menyelesaikan persoalan pembangunan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Kementerian PANRB juga mendapat mandat sebagai Ketua Tim Pelaksana Panitia Seleksi Nasional Pengadaan SDM untuk mendukung percepatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Saat ini, proses pengisian kebutuhan sumber daya manusia guna memperkuat program prioritas nasional masih terus berjalan.
Dalam bidang pelayanan publik, pemerintah mencatat kemajuan penting melalui perluasan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hingga Juni 2026, sebanyak 305 MPP telah beroperasi di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 75 MPP diresmikan selama masa pemerintahan Kabinet Merah Putih.
“Kementerian PANRB terus melakukan percepatan pembentukan MPP di daerah, mendorong Pelayanan Publik Omnikanal, serta peningkatan layanan digital untuk memastikan pemerataan akses pelayanan publik dan kemudahan akses oleh masyarakat,” tutur Rini.
Ke depan, penguatan pelayanan publik akan terus diarahkan pada integrasi layanan digital dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah yang cepat, mudah, dan efisien.
Meski demikian, realisasi anggaran tahun 2026 masih menjadi perhatian. Kementerian PANRB menargetkan percepatan penyerapan anggaran pada triwulan III, seiring pelaksanaan sejumlah program strategis yang telah dijadwalkan.
“Realisasi anggaran Kementerian PANRB difokuskan pada periode triwulan III tahun 2026 karena beberapa program kerja ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun 2026. Optimalisasi anggaran juga dilakukan agar program Kementerian PANRB dapat memberikan dampak yang luas,” jelasnya.
Memasuki tahun 2027, Kementerian PANRB menyiapkan fokus baru berupa percepatan transformasi birokrasi untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan program prioritas Presiden. Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah 2027, yakni Akselerasi Pertumbuhan melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri, kementerian akan mengambil peran sebagai penggerak reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Lima agenda utama menjadi fondasi kerja pada tahun mendatang, meliputi penguatan birokrasi yang berdampak dan berintegritas, pembangunan kelembagaan yang agile dan kolaboratif, pengembangan ASN berbasis merit dan talenta, percepatan pemerintah digital yang terpadu, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berpusat pada kebutuhan masyarakat.
Untuk mendukung agenda tersebut, Kementerian PANRB memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp348,59 miliar. Namun, pemerintah menilai kebutuhan anggaran masih perlu diperkuat agar berbagai program transformasi birokrasi, dukungan terhadap prioritas nasional, aksesi OECD, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dapat berjalan optimal.
Menutup paparannya, Rini mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat reformasi birokrasi agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat luas.
“Semoga momentum ini menjadi ikhtiar kita semua untuk memastikan langkah reformasi birokrasi dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Rini.(her)
