INDOPOSCO.ID – Polemik yang menyeret sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik dan dinilai sebagai alarm keras bagi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto didorong untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan program strategis tersebut tetap berjalan sesuai tujuan.
Menurut analis kebijakan publik Muhammad Said Didu, kasus yang terjadi di BGN menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola dan pengawasan dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai peristiwa tersebut menjadi pelajaran berharga agar program yang menyedot anggaran besar itu tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat.
Said Didu menegaskan, MBG merupakan program yang sangat baik bagi masyarakat sehingga harus dijaga dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara. Karena itu, pembenahan di tubuh BGN perlu dilakukan agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Diskusi Media Buka Fakta bertajuk “Menata Ulang MBG: Selamat Datang Dapur Sekolah” di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
“Saya melihat Prabowo betul-betul merasa dikhianati oleh orang yang dipercaya,” kata Said Didu.
Menurutnya, langkah aparat penegak hukum terhadap sejumlah pejabat BGN bukan sekadar penanganan kasus biasa. Peristiwa itu menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki tata kelola program sekaligus memperkuat sistem pengawasan di lingkungan pemerintahan.
Said Didu mengaku telah menerima informasi terkait rencana pencopotan pejabat BGN beberapa jam sebelum keputusan resmi diumumkan kepada publik.
“Prabowo kecewa berat dan mendalam atas pengkhianatan dari orang-orang yang sebelumnya dipercaya menjalankan program BGN,” ujarnya.
Ia menilai proses penempatan pejabat publik tidak boleh hanya didasarkan pada kedekatan atau loyalitas semata. Integritas, profesionalisme, dan kemampuan mengelola program negara harus menjadi pertimbangan utama.
Di sisi lain, Said Didu melihat adanya perubahan sikap Presiden Prabowo dalam merespons berbagai masukan masyarakat. Evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dinilainya sebagai sinyal bahwa kritik publik mulai mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah.
“Saya melihat Prabowo mulai realistis dan mulai mendengarkan kritik masyarakat,” ungkapnya.
Meski kerap mengkritisi pelaksanaan MBG, Said Didu menegaskan dirinya tetap mendukung program tersebut karena memiliki tujuan yang baik. Namun, ia mengingatkan agar anggaran besar yang digelontorkan pemerintah dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, bantuan sebaiknya difokuskan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan sehingga manfaat program lebih optimal dan risiko pemborosan anggaran dapat ditekan.
Selain itu, ia mendorong keterlibatan dunia usaha melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu pembiayaan program tersebut.
“Saya mendukung pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu pembiayaan program MBG. Itu lebih nyata manfaatnya kepada rakyat ketimbang dibuat bancakan pejabat,” tegas mantan Sekretaris Kementerian BUMN tersebut.(her)
