INDOPOSCO.ID –Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai masih memiliki prospek besar untuk mendukung perekonomian rakyat dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya membuat program tersebut perlu ditata ulang secara lebih terukur.
Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung, menyambut langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Naniek S. Deyang yang mulai melakukan pembenahan di tubuh program MBG. Meski demikian, ia mengingatkan agar upaya perbaikan tersebut dibarengi dengan sistem tata kelola yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Dalam Diskusi Media Buka Fakta bertajuk “Menata Ulang MBG: Selamat Datang Dapur Sekolah” di Jakarta, Rabu (10/6/2026), Tamsil menyoroti banyaknya dapur MBG yang belakangan dihentikan sementara operasionalnya.
”Gebrakan Kepala BGN yang baru bagus, tetapi harus disertai tata kelola yang memadai. Salah satunya terkait banyaknya dapur yang di-suspend,” kata Tamsil.
Menurutnya, evaluasi memang diperlukan. Namun, penghentian operasional terhadap dapur yang sudah berjalan sebaiknya dilakukan secara selektif dan berdasarkan kategori yang jelas.
”Mestinya dibuat kategorisasi. Kalau yang sudah berjalan tiba-tiba diputus, itu menjadi masalah baru lagi. Bagaimana pula dengan yang bangunannya sudah jadi?” ucap Tamsil.
Selama melakukan pengawasan dan menerima berbagai laporan dari daerah, Tamsil mengaku menemukan sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG. Salah satu isu yang kerap menjadi pembicaraan adalah dugaan adanya praktik titipan dalam pengelolaan dapur program tersebut.
”Memang ada benarnya rumor bahwa dapur dikuasai oligarki, polisi, tentara. Memang ada titipan,” jelasnya.
Meski mengakui adanya berbagai masalah di lapangan, Tamsil menegaskan bahwa hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan kegagalan program MBG. Ia menilai akar persoalan justru berada pada aspek implementasi, bukan pada konsep program itu sendiri.
“Ini harus didudukkan dengan benar. Semua masalah MBG yang saya lihat ada pada pelaksanaannya di lapangan, bukan karena programnya jelek,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar status MBG sebagai program strategis nasional tidak membuatnya kebal dari kritik publik. Menurut Tamsil, kritik merupakan bagian penting dari proses penyempurnaan kebijakan.
“MBG punya multiplier effect yang luar biasa. Kalau ada masalah, ya harus diperbaiki karena memang faktanya ada masalah. Program ini juga ingin menjawab persoalan lapangan kerja,” tutur Tamsil.
Lebih lanjut, ia menyebut MBG merupakan salah satu instrumen ekonomi kerakyatan yang saat ini didorong pemerintah bersama program lain seperti koperasi merah putih, pengembangan kampung nelayan, hingga pembangunan rumah subsidi. Seluruh program tersebut, menurutnya, diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Tamsil turut menyoroti persoalan tata kelola sumber daya alam dan pengelolaan komoditas mineral strategis. Ia menilai kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan negara masih belum optimal.
“Penerimaan negara hanya sekitar 11 persen dari PDB. Ada banyak hal yang harus dibenahi dalam tata kelola sumber daya alam kita,” terangnya.
Menutup paparannya, Tamsil menegaskan keyakinannya bahwa berbagai program strategis yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat kemandirian bangsa.
“Di balik program-program strategis itu ada niat untuk mengakselerasi kemajuan bangsa. Prabowo punya niat yang tulus,” tambahnya. (her)
