INDOPOSCO.ID – Presiden Prabowo Subianto memastikan jajaran pemerintah tetap maksimal dalam penanganan dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, meskipun status bencana nasional tidak ditetapkan.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama kepala daerah Provinsi Aceh dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Kamis (1/1/2025). Awal mulanya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pengerukkan lumpur di sungai Aceh Tamiang menggunakan dressing kapal tambang.
“Sudah lah, kita bikin operasi besar saja. Pokoknya kita kerahkan semua,” kata Prabowo seraya merespons usulan Tito Karnavian saat rapat koordinasi di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah setengah-setengah dalam menerapkan manajemen bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada akhir November dan awal Desember lalu.
“Jangan salah, kalau saya mengatakan belum mau menyatakan status bencana nasional tidak berarti kita akan tanggung dalam upaya-upaya kita. Kita tidak tanggung-tanggung,” ucap Prabowo.
Di samping itu, ia membantah bahwa pemerintah menolak bantuan asing dalam pemulihan dan perbaikan layanan publik pascabencana. Sebaliknya, pemerintah terbuka terhadap bantuan dari mana pun.
“Dan juga tolong jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan, silakan. Ini kan masalah kemanusiaan, kalau siapapun yang mau bantu sama kita tolak, bodoh sekali kalau kita tolak,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pantang mengaku tidak mampu karena memiliki keyakinan atas kemampuan yang nyata. Hal ini dibuktikan dengan alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi banjir Sumatera sebesar Rp60 triliun.
“Kita sebagai pemerintah, tidak mau mengatakan tidak mampu karena kita benar-benar mampu,” imbuh eks Menteri Pertahanan itu. (dan)
