INDOPOSCO.ID – Tim Kuasa Hukum Nadiem Anwar Makarim menyerahkan bukti tambahan dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru-baru ini. Hal itu memperkuat bukti-bukti telah diserahkan sebelumnya kepada hakim.
Berbagai bukti dan fakta persidangan yang disampaikan tim kuasa hukum ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan I Ketut Darpawan sebagai hakim tunggal praperadilan untuk menghasilkan putusan yang adil, sekaligus membatalkan penetapan tersangka terhadap Nadiem dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2020 – 2022.
Perwakilan Tim Kuasa Hukum Nadiem, Dodi S Abdulkadir masih menganggap penetapan tersangka kliennya tidak sah. Ia mengungkapkan sejak pertama sidang praperadilan 3 Oktober 2025 hingga kini Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak pernah memberikan penjelasan resmi mengenai perbuatan spesifik tindak pidana korupsi yang dituduhkan dan dasar penetapan Nadiem sebagai tersangka.
Dodi menyoroti proses dijalankan Kejagung cacat hukum baik secara formil maupun materiil, sehingga harus dibatalkan. Penolakan penetapan tersangka itu didasarkan pada dua alat bukti tidak cukup hingga belum adanya perhitungan resmi kerugian keuangan negara.
“Mengingat tindak pidana korupsi itu adalah sekarang delik materiil, maka ini ibaratnya sama seperti adanya seseorang sudah ditetapkan tersangka melakukan pembunuhan tapi tidak ada yang mati,” kata Dodi di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya hitungan kerugian keuangan negara oleh lembaga yang sah. Padahal unsur material tersebut harusnya sudah dipenuhi sebelum Nadiem ditetapkan sebagai tersangka.
Pernyataan itu sejalan dengan saksi ahli yang dihadirkan oleh Tim Kuasa Hukum Nadiem dalam sidang praperadilan sebelumnya, Pakar Hukum Pidana Dr. Chairul Huda. Dia menjelaskan, kerugian keuangan negara yang menjadi dasar penetapan tersangka haruslah berupa kerugian nyata dan pasti jumlahnya (actual loss), bukan sekadar potensi kerugian atau dugaan semata (potential loss).
Bahkan sejalan dengan pernyataan saksi ahli yang dihadirkan Kejagung, Pakar Hukum Pidana Prof. Suparji Ahmad. Dia menegaskan, bukti kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi harus berupa kerugian nyata (actual loss).
“Kerugian negara harus benar-benar terjadi dan dapat dihitung jumlahnya secara pasti dalam proses penetapan tersangka korupsi, bukan hanya kemungkinan akan terjadi di kemudian hari,” jelas Suparji terpisah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terpisah baru-baru ini.(dan)
