INDOPOSCO.ID – Semua Perwira Tinggi (Pati) Polri yang berpangkat Jenderal Bintang Tiga berhak menjadi Kapolri, termasuk yang bukan berasal dari Akademi Kepolisian (Akpol) atau Non Akpol.
Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menanggapi beredarnya sejumlah nama calon Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
“Semua (nama) Perwira Tinggi Polri yang beredar itu, D, R dan S ini kan (jenderal) bintang tiga ya, semuanya bintang tiga, ini semua punya hak yang sama, punya kans yang sama,” ungkap Sugeng dalam keterangan, Selasa (30/9/2025).
Namun, menurut Sugeng, dari nama-nama yang beredar, ada satu nama yang membuat
isu pergantian Kapolri ini menjadi semakin menarik.
“Dari yang beredar ini saya memperhatikan satu orang yang agak beda, yang tiga lain kan, seperti Komjen Suyudi (S) Kepala BNN, Pak Dedi (D) Prasetyo Wakapolri dan satu lagi Rudi (R) Darmoko Akpol 93, ini kan semuanya Akpol nih, dan yang menarik ada satu yang beredar nama yaitu Prof Komjen Rudi (R) Heriyanto, ini yang non Akpol, satu-satunya ya (yang non Akpol),” ujarnya.
Sugeng mengatakan, meskipun bukan berasal dari Akpol, Komjen Pol Rudy Heriyanto tetap memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi seorang Kapolri.
“Pertanyaannya apakah bisa (Rudy Heriyanto jadi Kapolri)? Menurut saya bisa, kalau Polri mau menjadi sebuah institusi yang terbuka, memberikan kesempatan yang sama, itu bisa semuanya, termasuk Komjen Rudy Heryanto,” katanya.
Selain dari segi persyaratan berpangkat Jenderal Bintang Tiga Polri, Sugeng mengungkapkan, Komjen Pol Rudy Heriyanto juga memiliki rekam jejak, kompetensi dan prestasi yang cukup mumpuni.
“Dia pernah menjabat Kapolda, Kadivkum, sebelumnya Direksus, Dirkrimum Polda, pernah jadi Kapolres, ini kan posisi-posisi yang menurut saya cukup strategis,” bebernya.
“Artinya, sebagai Non Akpol, dia diakui setara. Memang kemudian saya meneliti ya dari rekam jejak Pak Rudy Heriyanto ini, dia saya lihat sebagai lulusan terbaik SEPA Polri tahun 1993, sama seperti Rudi Darmoko, dia kan Akpol 93 Adhy Makayasa, jadi sama,” lanjutnya.
Kendati demikian, Sugeng menyerahkan sepenuhnya proses pergantian Kapolri ini kepada Presiden Prabowo Subianto, karena hal ini merupakan Hak Prerogatif dari presiden. Namun yang jelas, ia meminta kepada insan Polri untuk selalu menjaga soliditas siapapun yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo menjadi Kapolri nantinya.
“Nah ini tentu kembali kepada Hak Prerogatif Presiden terkait pengangkatan ini. Mengenai pergantian Kapolri ini suatu keniscayaan. Karena ini suatu keniscayaan, maka menurut saya, insan Polri, pejabat utama khususnya, ini harus kompak menjaga keutuhan, termasuk dalam proses pergantian pimpinan, ini kan kewenangannya dari presiden,” ujarnya.
Kalaupun mau ada kompetisi, masih ujar Sugeng, maka lakukanlah kompetisi yang sehat, jangan menggunakan cara-cara yang licik misalnya melakukan kampanye hitam. Pasalnya, ia mengaku khawatir, jika internal Polri tidak solid, maka akan dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak senang dengan Polri.
“Karena nanti walaupun itu terkait personel, tapi nanti yang jelek dan diserang itu ya institusi Polri. Pesan saya, insan Polri dari segala tingkatan harus solid,” katanya. (nas)
