INDOPOSCO.ID – Pengamat digital dan keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya menanggapi ihwal transfer data pribadi dalam kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat (AS). Pihak AS harus patuh terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
“Perusahaan AS harus tunduk pada UU PDP Indonesia dan audit dari Komisi PDP,” kata Alfons saat dikonfirmasi melalui gawai, Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Entitas Pengendali (EG) harus melakukan enkripsi yang kuat sehingga tidak bisa dibaca sekalipun bocor. Mereka juga memastikan pemrosesan data pribadi dilakukan secara legal, adil, transparan, dan aman. “Itu yang paling penting,” ucap Alfons.
“Data harus dienkripsi dan tidak boleh diakses tanpa persetujuan eksplisit,” tambahnya.
Dalam UU PDP Nomor 27 tahun 2022 menyatakan bahwa data pribadi boleh ditransfer keluar negeri, asalkan negara tujuan punya perlindungan data yang setara atau lebih tinggi dari UU PDP.
“Harus ada perjanjian bilateral, untuk mencegah penyalahgunaan oleh otoritas asing,” ujar Alfons.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan, transfer data pribadi yang dimaksud dalam kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat sudah memiliki aturan mengenai perlindungan data pribadi.
“Kita sudah ada perlindungan data pribadi, dan perlindungan data pribadi ini dipegang oleh pemerintahan kita. Soal pengelolaan data kita lakukan masing-masing. Saya sudah koordinasi sama pak menko yang jadi leader dari negosiasi ini,” jelas Hasan terpisah di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Pertukaran data pribadi tersebut dikakukan untuk mencegah terjadi hal-hal yang menbahayakan. Ia mencontohkan, pertukaran bahan kimia hingga gliserol sawit. “Itu kan juga bisa jadi bahan bermanfaat ataupun jadi bom,” tutur Hasan Nasbi.
“Pertukaran barang seperti ini, butuh namanya pertukaran data supaya tidak jadi hal-hal yang di belakang nanti jadi produk yang membahayakan,” sambung Hasan. (dan)
