INDOPOSCO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapkan lima orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Lembaga antirasuah itu sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada, Kamis (26/6/2025).
Tiga diantaranya adalah pihak pemerintah yaitu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting dan Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rasuli Efendi Siregar.
Selain itu, Heliyanto selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut. Serta sisanya merupakan pihak swasta yakni, M. Akhirun Efendi Siregar selaku Direktur Utama PT DNG, dan M. Rayhan Dulasmi Pilang selaku Direktur PT RN.
“KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur Rahayu di kantor KPK, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).
Penyidik KPK mendapat informasi bahwa pertengahan tahun ini ada beberapa proyek jalan di Sumatera Utara. Sekitar awal pekan ini diperoleh informasi terjadi dugaan penyerahan uang.
“Ada penarikan uang Rp2 miliar dari pihak swasta, kemungkinan uang ini akan dibagikan ke pihak-pihak tertentu,” ujar Asep Guntur.
Pihak swasta itu diduga telah melakukan suap dengan melobi pejabat setempat untuk pembangunan proyek jalan. Namun, alih-alih melakukan pekerjaannya, mereka justru tidak amanah.
Penyidik mengamankan kelima terduga pelaku suap dan memboyongnya ke Gedung Merah Putih KPK. Juga turut menyita ratusan juta rupiah ditemukan di kediaman salah satu tersangka.
“Ini adalah uang sejumlah Rp231 juta yang bagian dari Rp2 miliar. Di mana selebihnya Rp769 juta telah didistribusikan. Tentunya kami sedang mencari dan mengikuti ke mana saja uang tersebut didistribusikan,” ucap Asep.
Dua orang tersangka yang menyuap diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara tiga tersangka lainnya disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (dan)
