INDOPOSCO.ID – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya mempersoalkan keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Senin (21/9/2026) malam. Salah satu pokok utama permohonan mereka adalah syarat pendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SLTA) atau sederajat.
Perkara tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan telah diregistrasi dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran karena mendalilkan syarat pendidikan tersebut tidak terpenuhi ketika proses pencalonan berlangsung.
Bagi Denny, persoalannya bukan semata-mata ada atau tidaknya sebuah surat keterangan penyetaraan pendidikan. Menurut dia, surat keterangan harus memiliki dasar dokumen yang dapat menunjukkan bahwa seseorang memang telah menyelesaikan pendidikan yang dipersyaratkan.
“Surat keterangan tidak bisa berdiri sendiri,” kata Denny dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, dikutip pada Rabu (23/9/2026).
Ia mencontohkan persoalan tersebut dengan analogi wudhu dan salat.
“Kalau ada orang sudah salat, ternyata dia sedari awal batal wudhunya, maka tentu wudhu itu sebagai salah satu syarat rukun salat. Ketika batal di wudhu, ya tidak bisa lagi salat,” ujar Denny.
Analogi itu digunakan Denny untuk menjelaskan posisi syarat pendidikan dalam pencalonan wakil presiden. Menurut dia, syarat tersebut harus telah dipenuhi sejak seseorang mendaftarkan diri sebagai calon, bukan baru dilengkapi setelah proses pencalonan berlangsung.
“Kalau mau mencalonkan lagi, ya cari sekolah untuk lulus SLTA dulu. Paket C misalnya,” ujarnya.
Dalam permohonannya, para pemohon juga menyoroti surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan sebagai bagian dari dokumen pencalonan Gibran.
Denny mengatakan pihaknya telah berupaya meminta dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut. Namun, menurut dia, yang muncul tetap sebatas surat keterangan penyetaraan, bukan dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitannya.
“Ketika diminta oleh Pak Bonatua Silalahi (pemohon) di PTUN, jawaban mereka juga tidak menunjukkan mana dasar bukti untuk adanya surat keterangan itu,” kata Denny.
Menurut dia, persoalan serupa juga muncul dalam proses hukum yang ditempuh pemohon lainnya.
“Ketika digugat oleh Ibu Mercy Sihombing (praktisi pendidikan) di PTUN juga demikian. Tidak pernah muncul jawaban mereka, hanya dokumen penyetaraan ini lengkap. Lengkap saja, apa saja itu tidak pernah disampaikan,” ungkapnya.
Para pemohon juga mempersoalkan waktu penerbitan surat keterangan tersebut. Mereka mendalilkan surat penyetaraan diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dalam waktu kurang dari 24 jam.
Bagi pemohon, kecepatan penerbitan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diuji, terutama berkaitan dengan dokumen apa saja yang digunakan sebagai dasar penerbitannya.
Denny menegaskan, yang ingin mereka uji bukan sekadar keberadaan surat penyetaraan, tetapi validitas dasar yang melahirkan surat tersebut.
“Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, bukan hanya itu. Memang syarat pendidikannya tidak terpenuhi sejauh ini, hanya ada surat keterangan,” tutur Denny.
Konstruksi hukum yang dibangun para pemohon berangkat dari pandangan bahwa syarat pendidikan merupakan syarat pencalonan yang harus telah terpenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon wakil presiden.
Karena itu, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi sejak awal, persoalannya tidak dapat dipandang sebagai kekurangan administratif yang dapat diperbaiki kemudian.
Denny menggambarkan persoalan tersebut dengan prinsip sederhana, seseorang tidak dapat dianggap memenuhi suatu syarat jika syarat itu baru dipenuhi setelah proses yang mensyaratkannya selesai.
“Kalau mau mencalonkan lagi, ya cari sekolah untuk lulus SLTA dulu,” katanya.
Dari konstruksi tersebut, para pemohon meminta MK tidak berhenti pada pemeriksaan formal atas dokumen yang pernah digunakan dalam pencalonan. Mereka meminta Mahkamah menguji apakah Gibran benar-benar memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang pada saat pencalonan.
Persoalan itu kemudian menjadi salah satu dasar permintaan pemohon agar pencalonan Gibran dinyatakan cacat dan Gibran didiskualifikasi dari pencalonan wakil presiden.
Bagi Denny, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh syarat pencalonan berlaku sama bagi setiap peserta pemilu.
“Kalau mau mencalonkan lagi, ya cari sekolah untuk lulus SLTA dulu. Paket C misalnya,” tegasnya. (her)
