INDOPOSCO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Khoirudin, mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melalui pendekatan Key Performance Indicator (KPI).
Menurutnya, fokus evaluasi ditujukan kepada kepala dinas, wali kota, camat, hingga lurah.
“Langkah ini merupakan bentuk konkret pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang selama ini dinilai lemah,” katanya dalam keterangan dikutip pada Jumat (6/6/2025).
Khoirudin menjelaskan selama ini pengawasan DPRD hanya sebatas penyerapan anggaran, tidak menyentuh pada outcome atau dampak nyata ke masyarakat.
“Sayang, anggaran besar tapi pengawasan kita rendah,” ujarnya.
Khoirudin menegaskan pentingnya menyusun indikator keberhasilan eksekusi anggaran, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
“Kita akan buat indikator keberhasilan, KPI yang disepakati bersama untuk jadi standar menilai pejabat berhasil atau tidak,” tegasnya.
Dalam forum Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab), DPRD Provinsi Jakarta turut membahas sejumlah agenda strategis kelembagaan.
Di antaranya, agenda Coffee Morning antara DPRD dan Gubernur Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno sebagai ruang dialog eksekutif-legislatif.
“Selain itu, turut dibahas restrukturisasi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) guna mendorong penyegaran fungsi dan peran alat kelengkapan secara kelembagaan,” jelasnya.
“Mekanisme tata naskah surat dari AKD dan fraksi pun turut menjadi sorotan,” tambahnya.
Ia menambahkan hal ini sebagai upaya penguatan kelembagaan legislatif dalam mengawal jalannya roda pemerintahan Provinsi Jakarta secara akuntabel.
“Kita ingin semua program berdampak nyata bagi warga kota Jakarta,” pungkasnya. (fer)
