INDOPOSCO.ID – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira meminta, Presiden Prabowo Subianto merombak atau reshuffle menteri yang bertanggung jawab atas bidang perekonomian. Perombakan tersebut diperlukan mencegah peningkatan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Hal tersebut seraya merespons ricuhnya kegiatan job fair atau lowongan pekerjaan di Cikarang Utara baru-baru ini. Pemerintah telah dianggap gagal menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.
“Melakukan reshuffle tim ekonomi, agar koordinasi lebih responsif untuk mitigasi risiko gelombang PHK,” kata Bhima melalui gawai di Jakarta, Kamis (29/5/2025).
Mengingat gelombang PHK terus terjadi dan masif di sektor padat karya. Sementara industri pengolahan yang padat karya loyo, tidak dibantu serius oleh pemerintah.
“Di tiap job fair itu, ada korban PHK juga dan fresh graduate saling berebut lowongan kerja,” ujar Bhima.
Ia menginginkan, belanja negara efektif dan terserap dengan baik. Sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Penyerapan anggaran yang optimal membantu pemerintah mencapai target fiskal, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Belanja negara serapannya didorong agar lapangan kerja di daerah naik, khususnya serapan belanja modal,” ujar Bhima. Pemerintah juga diminta mendorong stimulus berkaitan industri pengolahan, khususnya industri kecil.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat total pekerja terdampak PHK mencapai 24.036 orang pada Januari hingga April 2025. Angka itu lebih besar dibanding periode yang sama tahun lalu (year to year/YoY), yakni 77.965 orang terkena PHK sepanjang 2024. (dan)
