INDOPOSCO.ID – Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait tidak ada lagi kuota impor. Pada sarasehan sarasehan ekonomi tersebut Prabowo kuota impor dapat merusak tata niaga daging.
“Hal ini penting karena tingginya harga daging saat ini merugikan konsumen, terutama masyarakat kalangan bawah yang kesulitan membeli daging dengan harga yang stabil,” ujar Marina RD perwakilan APPHI dalam keterangan, Kamis (10/4/2025).
“Kami mendukung pernyataan presiden untuk menghapus kuota, terutama
penunjukan satu atau dua importir tertentu, serta membebaskan setiap pelaku usaha untuk bersaing secara sehat,” sambung Marina.
Dengan demikian, menurut Marina, konsumen akan mendapatkan daging dengan harga yang lebih terjangkau. “Kami mendorong semua kementerian terkait untuk segera melakukan deregulasi terhadap peraturan yang menghambat akses pelaku usaha dalam mengimpor daging,” kata Marina.
Ia mengatakan, kuota sebaiknya di-relaksasi dengan memberikan 100 persen kebutuhan pelaku usaha yang telah dituangkan dalam Rencana Kebutuhan (RK) dan dikeluarkan dalam Rekomendasi Kementan (SPPRK) tanpa pemotongan kuota untuk tahun 2025.
“Ini penting agar pelaku usaha memiliki kepastian berusaha dan dapat bersaing dengan sehat,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, dalam kondisi daya beli yang lemah dan penguatan dollar yang terus terjadi, sangat mendesak bagi industri, baik pariwisata (hotel, restoran, dan catering) maupun industri pengolahan daging, untuk mendapatkan pasokan daging dengan harga yang terjangkau.
“Dukungan kebijakan dari pemerintah sangat penting saat ini,” ujarnya.
Pasalnya, masih ujar Marina, daging sebagai komoditi protein hewani yang cukup, memainkan peranan penting dalam meningkatkan kecerdasan dan kesehatan generasi masa depan. Oleh karena itu, keterjangkauan harga daging sangat diharapkan untuk meningkatkan konsumsi yang saat ini terjebak di 2,5-2,6 kilogram per kapita per tahun.
“Kami 100 persen mendukung agar semua perintah Bapak Presiden yang jelas dan lugas dapat segera dilaksanakan oleh kementerian terkait dalam waktu singkat,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta aturan kuota impor dihapus untuk produk-produk menyangkut hajat hidup orang banyak. Prabowo menilai perusahaan yang mampu untuk impor lebih baik diberikan izin. Tak perlu banyak birokrasi yang berbelit. Apalagi kebijakan untuk penunjukan importir oleh pemerintah. Ia meminta semua pihak diberikan kebebasan untuk impor.
“Saya kasih perintah hilangkan kebijakan kuota-kuota impor utamanya untuk barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor silakan, bebas,” sebut Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (18/4/2025) kemarin.
Prabowo mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk memberikan angin segar kepada dunia usaha. Ia menilai pengusaha memiliki peran ekonomi yang besar di Indonesia. Khususnya dalam rangka membuka lapangan kerja. “Ini kita upayakan untuk merampingkan, memudahkan iklim usaha, bikin supaya pengusaha dimudahkan. (nas)
