INDOPOSCO.ID – Analis komunikasi politik Hendri Satrio mengimbau kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan pernyataan tegas terkait pelaksanaan retret kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Hal tersebut diutarakan oleh pria yang akrab disapa Hensa ini dalam menyoroti terbitnya surat instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri kepada seluruh kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk tidak mengikuti kegiatan retret, hal itu menyusul ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.
“Presiden Prabowo ataupun pemerintah pusat harus tegas apakah program retret ini menjadi pelajaran wajib atau cuma kegiatan ‘ekskul’ yang harus diikuti oleh kepala daerah,” kata Hensa saat dihubungi INDOPOSCO.ID, Jumat (21/2/2025).
Menurutnya, jika Prabowo sudah memberikan ketegasan atas kegiatan itu, tentunya kepala daerah tidak bisa semena-mena untuk menolak kegiatan tersebut, apalagi harus mengikuti kemauan partai.
“Ketika sudah terpilih, maka kepala daerah itu menjadi pejabat publik, harus ngikutin negara
Kecuali retret sifatnya “ekskul” bukan mata pelajaran wajib,” jelasnya.
Karena, lanjut Hensa, jika sudah diwajibkan, maka pastinya akan ada penghargaan ataupun sanksi.
“Jadi negara mesti jawab dulu, retret itu ekskul atau mata pelajaran wajib. Setelah itu baru bisa diterapkan reward and punishmentnya,” pungkasnya menambahkan.
Sementara, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bakal memberikan bimbingan kepada para kepala daerah dan wakilnya di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah.
“Kita akan jumpa dalam retret yang diselenggarakan oleh Kemendagri di Magelang. Saya akan jumpa saudara-saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng,” kata Prabowo saat memberikan amanat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Ia sempat meninggikan suaranya kepada para kepala daerah terkait kegiatan retret tersebut. Namun, diwarnai dengan penuh senyuman dari raut wajahnya dan disambut riuh suara tertawa.
“Yang ragu-ragu boleh mundur,” ujar Prabowo.
Seluruh para kepala daerah diingatkan untuk bekerja optimal untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sebab, telah menjadi tanggungjawab kepala daerah yang telah dipilih oleh seluruh pemilihnya.
“Mari kita mengabdi pada rakyat kita. Berbuat yang terbaik untuk rakyat kita,” tegas Prabowo.
Pelantikan gubernur terpilih sesuai Keppres Nomor 15P tahun 2025 dan 24P tahun 2025 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara pengesahan dan pelantikan bupati-walikota berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri.
Pengambilan sumpah kepala daerah periode 2025-2030 tersebut dilakukan dengan berbagai agama yang diakui Indonesia. Dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha hingga Konghucu.
“Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai walikota, sebagai wakil walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” ujar Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan.
“Memegang teguh UUD NKRI Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” sambungnya. (dil)
