INDOPOSCO.ID – Analis politik Hendri Satrio alias Hensa mempredikai bahwa memasuki awal 2025, publik akan diwarnai dinamika politik yang makin menghangat seputar penetapan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto menjadi tersangka seta pencekalan ke luar negeri terhadap mantan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly dalam kasus dugaan Harun Masiku.
Ia menjelaskan, kasus yang mendera dua tokoh senior itu tentunya akan mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil dalam Kongres PDIP yang akan diselenggarakan pada 10 Januari mendatang.
“Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan pencekalan ke luar negeri terhadap Hasto dan Yasonna Laoly pun semakin membuat kongres partai berlogo banteng bermoncong putih itu akan menjadi sorotan utama publik tanah air,” kata Hensa dalam keterangannya yang diterima Indopos.co.id, Jumat (27/12/2024).
Selain itu, Hensa melihat, kongres ini akan menjadi momen penting untuk mengevaluasi posisi partai menjelang pemilihan umum mendatang. Menurutnya, banyak masyarakat yang menunggu bagaimana sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terhadap arah partai ke depan.
“Kita masih ingat di 2024 pembahasan Kongres PDI Perjuangan 10 Januari 2025 sangat hangat kondisinya, karena kali pertamanya tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang pada Kongres-Kongres sebelumnya disebut sebagai kader terbaik PDI Perjuangan,” kata Hensa.
“Dan tentu saja nanti di 10 Januari yang ditunggu-tunggu adalah apa kira-kira Pidato dari Megawati Soekarnoputri dan kemudian apakah akan ada penggantian Sekretaris Jenderal menggantikan Hasto,” pungkasnya menambahkan.
Diketahui, pada Rabu (25/12/2024), mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dicekal bepergian ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi.
“Pencegahan ke LN (Luar Negeri) dilakukan pada tanggal 24 Desesember 2024,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M Godam hari ini.
Selain Yasonna, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga telah dicekal sehari sebelumnya. Pencegahan terhadap kedua elite PDIP itu dilakukan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto dan Yasonna dicegah bepergian ke luar negeri dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019–2024 melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). (dil)
