INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Umum MUI, Marsudi Syuhud mengatakan, ulama memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal persatuan bangsa. Menurutnya, Pancasila adalah bagian dari nilai-nilai Al-Qur’an dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasarkan musyawarah.
“Negara yang sudah disepakati oleh para kiai zaman dulu ayo kita jaga. Kita bersyukur bisa berdakwah di sini, harus menjaga keutuhan NKRI di negara yang bermusyawarah, dan negara yang memiliki kesepakatan,” kata Marsudi Syuhud di Jakarta, Kamis (5/12/2024).
Ia menuturkan, ulama harus memahami adab dalam kepemimpinan serta peran strategis dalam menjaga nilai musyawarah yang menjadi dasar negara ini. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara ulama, santri, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.
Di samping itu, lanjutnya, kritik yang konstruktif diperlukan untuk memastikan kebijakan negara tetap sejalan dengan nilai-nilai agama. “Majelis Ulama Indonesia juga di sini untuk melihat dan mengawasi tentang nizom (pemerintahan),” ucapnya.
Di tempat yang sama, Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan MUI, Utang Ranuwijaya mengingatkan, bahwa MUI punya peran sebagai mitra pemerintah (shadiqul hukuma) dan pelayan umat (khadimul ummah). MUI berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif kepada umat. Saat ini, MUI punya lembaga khusus untuk melayani mualaf.
Terkait LPBKI, Utang berharap lembaga pentashih buku tersebut bisa bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan literasi Islam. Ke depan, LPBKI akan memberikan ruang bagi para dai untuk terus berkembang di dunia media sosial.
Sementara itu, Plt. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Ahmad Zayadi menyoroti kontribusi syariah dalam mendukung kemajuan bangsa. Dalam pandangannya, syariah adalah nilai universal yang tidak hanya mencakup aspek moral dan etika, tetapi juga kesejahteraan nasional.
Zayadi menekankan pentingnya pengembangan ekonomi berbasis syariah, seperti zakat, wakaf, dan keuangan syariah, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi dia, implementasi kebijakan berbasis syariah harus didukung dengan regulasi yang kuat, seperti sertifikasi halal dan pengawasan produk halal.
Sebelumnya, Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI MUI) menyelenggarakan Silaturahmi Nasional (Silatnas) bertajuk Workshop Peran Ulama dalam Perjuangan Kebangsaan di Jakarta, Kamis (5/12/2024). Acara ini menyoroti pentingnya kontribusi ulama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui nilai-nilai keislaman. (nas)
