INDOPOSCO.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menilai Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menghadapi tugas berat untuk membenahi institusi kepolisian, mulai dari tata kelola, integritas, hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Said, pergantian kepemimpinan Polri menjadi momentum penting untuk membangun budaya baru yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Said menilai langkah awal Suyudi merotasi 88 perwira tinggi, termasuk 19 kapolda, menunjukkan upaya membentuk tim kerja yang solid. Namun, perombakan personel tersebut baru menjadi tahap awal dari pekerjaan besar yang masih menanti, yakni pembenahan struktural, tata kelola, dan budaya organisasi.
Ia menyoroti pernyataan Suyudi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI mengenai pentingnya pembenahan penyelidikan, penyidikan, pelayanan, kepastian penanganan perkara, integritas, serta penggunaan kewenangan.
Salah satu hal yang ditekankan Suyudi adalah hak pelapor untuk mengetahui perkembangan perkara tanpa harus mencari informasi melalui akses informal kepada penyidik.
Bagi Said, pernyataan tersebut menunjukkan komitmen untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui penegakan hukum.
Namun, ia mengingatkan bahwa mewujudkan pelayanan hukum yang adil bukan pekerjaan mudah. Selama ini, muncul anggapan bahwa perkara baru mendapatkan perhatian serius setelah viral di media sosial, yang dikenal dengan istilah no viral, no justice.
Karena itu, Said mendorong Suyudi segera menjalankan program percepatan atau quick win untuk membangun budaya kerja baru di tubuh Polri. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memperkuat pengawasan internal dan eksternal.
Di internal, Said mengusulkan revitalisasi Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Sementara itu, pengawasan eksternal perlu melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), terutama dalam mengawasi perwira tinggi, serta membuka ruang partisipasi masyarakat.
Pengawasan tersebut, menurut dia, perlu menjangkau satuan kepolisian di daerah hingga tingkat kepolisian resor (polres) dan kepolisian sektor (polsek). Langkah ini penting untuk menegakkan disiplin, mencegah pelanggaran, serta mendorong pimpinan satuan wilayah meningkatkan kualitas pelayanan.
Penegakan disiplin polisi menjadi titik kuncinya,” tegas Said.
Selain pengawasan, Said menyoroti pandangan Suyudi mengenai pentingnya membangun kewibawaan polisi melalui kompetensi, pengendalian diri, integritas, dan ketegasan yang proporsional.
Menurut Said, Suyudi menegaskan bahwa sikap ramah tidak mengurangi kewibawaan polisi. Sebaliknya, kewibawaan modern harus dibangun melalui profesionalisme dan integritas.
Said menilai pandangan tersebut mencerminkan harapan agar Polri semakin profesional sekaligus mampu memperkuat hubungan dengan masyarakat.
Ia mengatakan, besarnya tanggung jawab kepolisian membutuhkan dukungan masyarakat. Namun, kemitraan tersebut hanya dapat berjalan efektif apabila kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat.
Kepercayaan itu harus dibangun melalui bukti nyata berupa perbaikan pelayanan, integritas, dan kemampuan personel mengendalikan diri dalam menjalankan kewenangan.
Said juga menekankan pentingnya keteladanan para pemimpin kepolisian, termasuk Kapolri dan pejabat utama Mabes Polri, dalam membangun model kepemimpinan yang profesional dan berintegritas.
Menurut dia, Suyudi memiliki momentum untuk membawa perubahan di tubuh Polri. Momentum tersebut harus dimanfaatkan melalui langkah nyata dan konsisten, bukan sekadar pergantian personel di jajaran pimpinan.
Said berharap kepemimpinan baru Polri mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil, pelayanan yang transparan, serta aparat yang semakin dekat dengan rakyat.
Ia pun mengingatkan pesan Suyudi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR bahwa menjadi kepala kepolisian bukanlah puncak karier, melainkan puncak tanggung jawab.(dil)
