INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai usulan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu soal pimpinan DPR RI diisi oleh seluruh fraksi atau partai anggota Parlemen adalah hal yang sulit diwujudkan.
Menurutnya, usulan itu harus melewati proses yang panjang dan cukup rumit. Sebab, jika hal itu diubah maka harus merevisi Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3).
“Ya itu prosesnya agak sulit karena harus merubah UU,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).
Menurutnya proses revisi UU MD3 sendiri membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, usulan PKS tidak bisa kemudian langsung terjadi.
“Saya enggak tahu (revisi UU MD3 atau tidak). (Revisi) UU kan prosesnya lama,” ungkap dia.
Sebagaimana diketahui, pimpinan DPR saat ini berjumlah 5 orang. Yang diisi berdasarkan partai suara terbanyak di pemilu legislatif, yang termaktub di dalam UU MD3.
Diketahui sebelumnya, dalam pertemuan dengn Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet dan Syaikhu pada Senin (8/7/2024), Syaikhu mengusulkan agar kursi pimpinan DPR RI diisi oleh perwakilan seluruh fraksi atau partai di DPR RI.
“Nah, untuk di DPR tentu ini lebih sedikit hanya sekadar fraksi-fraksi di DPR RI. Nah, tentu masih lebih memungkinkan untuk itu diwujudkan sehingga seluruh fraksi ada keterwakilan sebagai pimpinan DPR,” kata Syaikhu dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).
Usulan Syaikhu ini kemudian langsung ditanggapi langsung oleh Bamsoet. Dia mengatakan pihaknya menyambut baik atas usulan ini.
“Kalau wacana ini bisa diakomodir, dibicarakan, dan diwujudkan, saya pribadi menyambut baik. Karena saya sendiri merasakan manfaat dari seluruh perwakilan partai politik ada di pimpinan MPR. Jadi, kalau DPR bisa meniru, itu sangat baik,” kata Bamsoet. (dil)
