INDOPOSCO.ID – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyampaikan rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun ini.
Ketua Timwas Haji DPR, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang kerap Cak Imin, menyampaikan bahwa banyak catatan dan temuan yang memerlukan penanganan khusus agar menjadi perbaikan di tahun berikutnya.
“Banyak sekali catatan-catatan oleh timwas dan sudah diramu. Semua catatan dan temuan akan kita bahas khusus melalui panitia khusus (pansus),” ujar Cak. Imin dalam keterangan persnya sebagaimana dikutip pada Minggu (16/6/2024).
Cak. Imin menegaskan bahwa Pansus akan mendalami lebih lanjut berbagai temuan terkait penyelenggaraan haji. Menurutnya, penelusuran akan difokuskan pada kesalahan manajemen untuk memastikan adanya perbaikan di masa depan.
“Pansus akan menelisik semua fenomena manajemen yang mengalami kesalahan dan kekurangan untuk perbaikan haji yang akan datang,” tambah Politisi Fraksi PKB ini.
Salah satu masalah yang disorot oleh Gus Muhaimin adalah terkait konsumsi jemaah haji. Ia mengungkapkan bahwa bahan pangan untuk jemaah Indonesia didatangkan dari Thailand, yang menurutnya seharusnya menjadi kesempatan bagi pelaku usaha nasional.
“Salah satunya agak mendasar bahan pokok konsumsi semua impor Thailand, padahal jumlah jemaah kita 241 ribu (orang) lebih. Itu mestinya jadi kesempatan para pelaku nasional untuk mensuplai kebutuhan pangan, bukan justru impor Thailand,” kata Gus Muhaimin.
Gus Muhaimin menekankan pentingnya adanya negosiasi yang kuat antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk mengatasi masalah ini. Keinginan membawa isu penyelenggaraan haji ke pansus DPR, menurutnya, sudah disepakati bersama oleh anggota Timwas Haji lainnya.
“Ya sudah diputuskan kemarin, Timwas bersama pimpinan komisi dan juga rapat koordinasi dengan Kemenag. Kita akan mendetailkan semua pelaksanaan haji supaya kekurangan kesalahan, terutama masalah transportasi, tidak terulang kembali,” tandasnya.
Pendapat lainnya juga diutarakan oleh Anggota Timwas Haji DPR RI Diah Pitaloka yang menyatakan bahwa Pansus Haji dibentuk untuk menangani berbagai aspek penting dalam manajemen haji, seperti kuota, anggaran, dan petugas haji.
“Ini bukan hanya sifatnya normatif. Banyak sekali yang sifatnya praktis (teknis). Misalnya manajemen kuota haji, manajemen petugas haji, manajemen keuangan haji. Sistem-sistem ini kita hampir tiap tahun, waktu (pembahasannya) sangat terbatas,” ujar Diah.
Diah menekankan bahwa dengan dibentuknya Pansus Haji, pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan bisa lintas sektor. Hal ini dikarenakan masalah kebijakan haji melibatkan antarkementerian dan instansi terkait.
Ia berharap dengan adanya pansus, perbaikan yang dilakukan dapat lebih mendalam dan komprehensif.
“Untuk perubahan kebijakan, kita butuh masukan dari berbagai variabel dan ruang untuk penyelenggaraan haji. Bisa jadi masukan untuk Kemenlu dalam diplomasi. Kemendag, apa yang membuat makanan Indonesia kalah kompetisi dengan makanan impor. Masukan-masukan ini yang perlu kita telaah,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Lebih lanjut, Diah menyatakan bahwa evaluasi oleh Pansus Haji akan mencakup hingga efisiensi anggaran. Ia berharap dengan adanya pansus, perbaikan yang dilakukan dapat lebih mendalam dan komprehensif.
“Bisa jadi masukan untuk UU perubahan haji, tentunya evaluasinya akan sampai ke titik-titik efisiensi anggaran atau juga kita bisa melihat lebih dalam kalau sifatnya pansus,” ucapnya.
“Intinya adalah Pansus Haji diharapkan dapat memberikan solusi konkret terhadap berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian, kualitas pelayanan haji bagi jemaah Indonesia di masa mendatang dapat terus ditingkatkan,” pungkasnya menambahkan. (dil)
