INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan setiap kebijakan negara harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan kebijakan tidak hanya dilihat dari regulasi yang dihasilkan maupun besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi dari sejauh mana rakyat merasakan kehadiran negara.
Hal itu disampaikan Dasco saat membacakan pidato penutupan masa persidangan DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-10 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
“Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara,” kata Dasco.
Dasco mengatakan, selama masa persidangan, DPR RI terus memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain kerentanan sosial, ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial, bencana alam, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, DPR menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk memastikan berbagai persoalan tersebut ditangani secara tepat dan terpadu.
Dalam fungsi legislasi, DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan 20 rancangan undang-undang menjadi undang-undang serta menyetujui tujuh rancangan undang-undang menjadi usul inisiatif DPR RI. Sejumlah undang-undang yang telah disahkan berkaitan dengan reforma agraria, perlindungan ketenagakerjaan, dan satu data.
“Undang-undang tersebut memperkuat pelaksanaan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan negara, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Pada masa sidang berikutnya, DPR bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan 13 rancangan undang-undang yang masih berada dalam pembicaraan tingkat I.
Di bidang anggaran, Dasco menegaskan APBN 2027 tidak boleh hanya dipandang sebagai instrumen fiskal. APBN, kata dia, juga harus menjadi instrumen kebijakan negara untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial.
DPR mengarahkan penggunaan APBN untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat sektor riil, mendorong kemandirian ekonomi nasional, serta mempersempit kesenjangan sosial dan antarwilayah.
“Setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus bekerja bagi kepentingan nasional, memperkuat kesejahteraan rakyat, dan menghadirkan manfaat yang nyata serta berkeadilan bagi rakyat,” tegas Dasco.
Sementara itu, dalam fungsi pengawasan, DPR melalui alat kelengkapan Dewan membahas berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya situasi keamanan di Papua, optimalisasi aset daerah, penanganan karhutla, penguatan teknologi dan sumber daya manusia, hingga pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Pengawasan juga dilakukan terhadap pemulihan layanan pendidikan, pengelolaan anggaran dan reformasi perpajakan, pembangunan infrastruktur energi, serta tata kelola lembaga pemasyarakatan.
“DPR RI terus melakukan pengawasan untuk memastikan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut,” jelasnya.
Selain menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI pada masa persidangan tersebut juga melakukan pemilihan sejumlah pejabat publik. Proses tersebut antara lain mencakup calon anggota BPK, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, calon Gubernur Bank Indonesia, calon Deputi Senior Bank Indonesia, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional.
Di bidang diplomasi parlemen, DPR RI juga menerima kunjungan delegasi parlemen dari sejumlah negara sahabat serta Wakil Perdana Menteri Bulgaria dalam momentum 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Bulgaria.
Dasco menyebut Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) terus memperkuat peran dan kontribusi Parlemen Indonesia di tingkat internasional.
Memasuki masa reses, Dasco mengajak seluruh anggota DPR memanfaatkan waktu tersebut untuk turun ke daerah pemilihan, mendengarkan aspirasi masyarakat, sekaligus menjelaskan berbagai tugas konstitusional yang telah dijalankan DPR.
“Selain menyerap aspirasi masyarakat, kita juga menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia,” pungkasnya. (dil)
