INDOPOSCO.ID – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyatakan gelaran Inabuyer B2B2G (Bussines to Bussines & Bussines to Government) Expo 2024 menjadi wadah strategis bagi upaya perluasan pasar produk barang/jasa UMKM.
“Inabuyer B2B2G Expo 2024 menjadi sangat penting untuk mendukung perluasan akses produk dan pasar UMKM, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 bahwa pengadaan barang dan jasa Pemerintah, BUMN, dan Pemerintah Daerah minimal 40 persen anggaran belanjanya harus bisa menyerap produk dalam negeri termasuk UMKM,” kata Menteri Teten Masduki dalam sambutannya pada acara Inabuyer B2B2G Expo 2024 di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Melalui Inabuyer B2B2G Expo 2024, penjual dan pembeli bisa saling bertemu dan menjalin kesepakatan transaksi terhadap produk/jasa yang ditawarkan. Menteri Teten juga menegaskan, Inabuyer ini juga dapat menjadi kesempatan bagi UMKM untuk mengisi ruang kosong dalam rantai pasok terutama dari sisi produksi.
Menteri Teten mengapresiasi gelaran Inabuyer B2B2G Expo 2024 ini karena menjadi wadah yang efektif dalam mendorong peningkatan penjualan produk UMKM dan koperasi. Ajang itu digelar sebagai hasil kerja sama antara KemenKopUKM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).
Berdasarkan laporan Hippindo, nilai transaksi yang dibukukan dalam gelaran Inabuyer B2B2G Expo 2024 sampai hari kedua mencapai Rp946,82 miliar. Potensi transaksi diyakini masih akan terus bertambah hingga hari terakhir.
“Sudah hampir Rp1 triliun (potensial transaksi), yakin bisa tembuslah (Rp1 triliun), maka Inabuyer ini akan kita perkuat ekosistemnya antara suplier dan buyer, akan kita lakukan bisnis matching antara suplier dan buyer,” kata Teten Masduki.
MenKopUKM Teten Masduki menegaskan, pemerintah berkomitmen merealisasikan belanja APBN minimal 40 persen untuk barang dan jasa dalam negeri termasuk produk UMKM dan koperasi. KemenKopUKM, LKPP, dan HIPPINDO juga berkomitmen untuk terus melanjutkan sinergi untuk mendorong pelaku UMKM dan pelaku usaha dalam negeri bisa tetap tumbuh di tengah gejolak ekonomi dunia.
“Ekonomi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, meski Indonesia cukup kuat (pertumbuhan ekonomi) di level 5 persen tapi kita harus sepakat agar Kementerian, Lembaga, BUMN, dan Pemerintah Daerah atau masyarakat untuk membeli belanja produk dalam negeri untuk memperkuat ekonomi,” kata Menteri Teten.
Selain meningkatkan transaksi, kata Menteri Teten, gelaran Inabuyer B2B2G Expo 2024 ini juga harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha khususnya UMKM untuk memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak terkait akses teknologi dan sumber dayanya. Hal ini penting dilakukan agar ke depan produk dan jasa UMKM bisa semakin berdaya saing.
“Dari hari ke hari kerja sama kita antara KemenKopUKM, LKPP, dan HIPPINDO terlihat semakin efektif, kita semakin tahu bahwa pemerintah punya suplier sehingga semua bisa bertemu,” kata Menteri Teten.
Di tempat yang sama, Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan menambahkan, pengadaan barang/jasa pemerintah, BUMN/BUMD sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan pelaku usaha domestik karena adanya kewajiban belanja produk UMKM sebesar 40 persen.
Iwan meminta kepada suplier khususnya UMKM dan koperasi agar dapat terus berinovasi sehingga produk barang/jasa yang ditawarkan bisa semakin banyak peminatnya. Dengan begitu kapasitas dan kapabilitas usahanya dapat semakin berkembang.
“Kita akan mengutamakan belanja produk dalam negeri. Kita harap proses pengadaan ini dapat diselenggarkan sesuai dengan prinsip keadilan, terbuka, dan akuntabel sehingga hasilnya efektif dan efisien,” kata Iwan.
Sementara itu Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah mengatakan, dalam gelaran Inabuyer B2B2G Expo 2024 kali ini diadakan kegiatan pemberian penghargaan bagi Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang telah menjalankan komitmennya dalam membelanjakan produk dalam negeri di tahun 2023.
Dia berharap, penghargaan tersebut bisa menjadi pemantik bagi upaya peningkatan transaksi dan belanja produk barang/jasa dalam negeri. Dengan transaksi yang terjadi di dalam negeri diharapkan juga bisa semakin mendorong pertumbuhan ekonomi domestik di masa mendatang.
“Kami sebagai peritel punya tanggung jawab dan sebagai offtaker untuk memastikan semakin banyak pihak yang untuk belanja di dalam negeri. Ini adalah momentum bagi kami untuk menjalankan visi dan misi kami,” kata Budihardjo. (srv)
