INDOPOSCO.ID – Presiden terpilih Prabowo Subianto memperingatkan pihak-pihak yang tidak mau diajak bekerja sama dalam pemerintahannya nanti agar tidak mengganggu. Pernyataan ini pun sontak mendapat tanggapan menohok dari kubu lawan di pemilihan presiden (Pilpres) 2014 yang sampai saat ini belum menyatakan berkoalisi pasca-Prabowo-Gibran dinyatakan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sebagaimana berbagai pernyataan yang dikutip oleh INDOPOS akhir pekan ini, di antaranya dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi serta mantan Calon Presiden Ganjar Pranowo.
Menurut Mardani, wajar Prabowo mengucapkan pernyataan itu karena dia menjadi pemenang dalam Pilpres 2024.
“Pak Prabowo benar, jangan ganggu pemerintah. Wong menang pemilu kok,” kata dia, saat dihubungi.
Namun Mardani mengingatkan Prabowo mengenai fungsi kontrol yang harus tetap dilakukan dalam pemerintahannya nanti. Menurut dia, PKS tetap akan menjadi oposisi kritis yang ikut membangun Indonesia mendatang.
“Tapi kontrol (terhadap) pemerintah wajib. PKS selama ini oposisi tapi kritis dan konstruktif, enggak boleh kritis yang merusak. Indonesia milik kita bersama,” ujarnya.
Bagi Mardani, pemerintah perlu dikontrol, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia lantas menyinggung posisi PKS telah bertahan sebagai oposisi pemerintahan selama 10 tahun.
“Justru fungsi kontrol yang harus diperkuat. PKS selama 10 tahun pemerintahan Jokowi selalu istiqomah jadi oposisi yang kritis tapi konstruktif,” pungkasnya.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi turut menegaskan, kritik yang diajukan pihak di luar pemerintahan tidak bisa dianggap mengganggu.
Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, jika kritik yang diberikan untuk mengkritik program pemerintah masih dalam batas wajar dan sesuai dengan kondisi yang ada, tidak bisa disebut mengganggu.
“Yang disebut mengganggu itu kan buat kekacauan, mengganggu ketertiban umum, mengganggu keamanan dan pertahanan,” terangnya, saat dihubungi.
Awiek juga menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun. Awiek yakin Prabowo memahami dinamika demokrasi yang memungkinkan adanya pihak di dalam dan di luar pemerintahan.
“Beliau (Prabowo) pernah menjadi oposisi selama 10 tahun, 2 periode beliau berada di luar pemerintahan,” tuturnya.
Sementara itu, menurut mantan Calon Presiden Ganjar Pranowo, dirinya malah mewanti-wanti agar jangan sampai pihak yang di dalam pemerintah malah mengganggu jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.
Umpamanya, kata dia, korupsi di dalam pemerintah bisa mengganggu visi menciptakan pemerintahan yang bersih.
“Yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya,” jelas Ganjar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/5/2024).
Bahkan, dia meyakini pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran kelak, justru akan membantu pemerintahan menjadi lebih baik.
“Yang di luar jangan-jangan malah membantu, karena mengingatkan yang baik, begitu ya,” terangnya.
Ganjar yang sudah menyatakan sebagai oposisi Prabowo-Gibran usai kalah pilpres ini meyakini, tak ada niatan bagi pihak di luar untuk mengganggu jalannya pemerintahan.
Pihak-pihak di luar atau yang tidak bekerja sama dalam pemerintahan, justru akan menjadi penyeimbang yang bisa membuat kerja pemerintah berjalan lebih baik. Pihak-pihak yang dimaksud Ganjar adalah partai politik hingga koalisi masyarakat sipil.
Oleh karena itu, Ganjar meminta agar ruang penyeimbang pemerintahan tetap dibuka lebar.
“Dan check and balances akan berjalan. Dan kalau kemudian partai politik, katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan lho, masyarakat sipil bisa lho memberikan catatan-catatan kritis,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto memperingatkan pihak-pihak yang tidak mau diajak bekerja sama dalam pemerintahannya nanti agar tidak mengganggu. Prabowo menyampaikan pernyataan itu dalam acara rapat koordinasi nasional (Rakornas) Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Kamis (9/5/2024).
Prabowo mengatakan kerja sama adalah kunci kemajuan Indonesia. Semua kekuatan dari berbagai latar belakang perlu bersatu. Namun dia tidak memaksa semua pihak untuk ikut dalam kerja bersama tersebut.
“Yang tidak mau diajak kerja sama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya, jangan mengganggu,” tegasnya. (dil)
