INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berupaya mewujudkan cakupan kesehatan universal atau Universal Health Coverage (UHC) hingga mencapai 98 persen dari total jumlah penduduk di provinsi itu.
“Kami berkomitmen untuk mendukung penuh tercapainya cakupan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2024 hingga 98 persen dari jumlah penduduk Maluku,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Marya Ulfa Marasabessy di Ambon, seperti dikutip Antara, Sabtu (11/5/2024).
Menurut Marya, agar cakupan peserta JKN dapat terwujud, Pemerintah Provinsi Maluku akan melakukan beberapa langkah strategis. Hal ini perlu dilakukan terutama di Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon.
“Di Provinsi Maluku ini yang belum UHC yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon. Untuk itu kami akan berupaya untuk memenuhi hal tersebut,” ujar Marya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan beberapa hal terkait dengan peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan.
“Ada 128 fasilitas kesehatan yang telah terakreditasi dan pelaporan indikator nasional diharapkan paling lambat 31 Mei 2024. Hal ini juga menjadi perhatian khusus Dinas Kesehatan Provinsi Maluku,” ungkapnya.
Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Maluku Gysbrecht L Hogendorp menyampaikan akan segera menindaklanjuti dua kabupaten/kota yang belum UHC tersebut, salah satunya melalui forum bersama kabupaten/kota.
“Kami mempunyai agenda rapat forum secara rutin dengan pemerintah kabupaten/kota. Akan kami upayakan untuk membahas hal tersebut di forum rapat,” katanya.
Kemudian, jika terkait dengan penganggaran kuota Peserta PBI-JK, agar dihitung baik-baik sehingga tetap mengalokasikan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan Cabang Ambon.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX Yessi Kumalasari mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku merupakan tonggak utama untuk menyukseskan tercapainya UHC dan optimalisasi kualitas layanan dari Program JKN.
“Dengan dilaksanakannya kegiatan forum ini, diharapkan bisa menjadi sebuah media untuk kita semua menyalurkan aspirasi dan masukan, juga bersinergi,” kata Yessi.
Tentu saja, dengan tetap mengoptimalkan sarana dan prasarana agar bisa menunjang pelayanan Kesehatan di fasilitas kesehatan. Jika dua hal ini bisa terlaksana dengan baik, maka mewujudkan Provinsi Maluku yang sehat bukan merupakan suatu hal yang mustahil.
Yessi juga berharap, Pemerintah Provinsi Maluku dapat mengawal implementasi transformasi mutu layanan Program JKN.
“Kami harapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi melalui komitmen fasilitas kesehatan sesuai isi Janji Layanan JKN, bahwa mereka selalu dan senantiasa memberikan pelayanan kepada peserta JKN secara mudah, cepat dan setara,” harap Yessi. (dam)
