INDOPOSCO.ID — Dua tahun perjalanan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum evaluasi terhadap arah hilirisasi industri dan penguatan ekonomi daerah. Di Jawa Timur, keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri nasional dinilai perlu diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Ketua Garda UMKM Malang Raya, Ahmad Fuad Rahman, menilai arah kebijakan pemerintah saat ini telah mengarah pada penguatan ekonomi nasional. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi program di lapangan agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.
“Sebetulnya sudah on the track, arahnya ke lebih baik. Hanya tantangannya besar,” kata Fuad dalam keterangannya dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Refleksi 2 Tahun Asta Cita: Hilirisasi dan Masa Depan Industri di Jawa Timur” di Kabupaten Malang, Jawa Timur dikutip Kamis (29/10/2026).
Menurut Fuad, pemerintah perlu memastikan berbagai program pembangunan mampu mengatasi hambatan operasional yang selama ini dihadapi pelaku UMKM. Salah satu langkah penting yang perlu didorong ialah memperluas keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri nasional melalui kemitraan strategis dengan industri pengolahan.
Ia mencontohkan potensi sektor pertanian, khususnya komoditas jeruk, yang dapat dikembangkan melalui kerja sama antara petani dan industri pengolahan. Dengan pola kemitraan tersebut, produk lokal tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi juga dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang memiliki daya saing lebih tinggi.
“Kami berharap program pemerintah mampu mendorong UMKM naik kelas, dari industri rumahan menjadi industri menengah yang bisa bermitra dengan industri besar. Contohnya, petani jeruk perlu didekatkan dengan industri pengolahan agar produknya memiliki nilai tambah,” jelasnya.
Melalui diskusi publik ini, Garda Pemberdayaan UMKM Malang Raya berharap dapat merumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan. Sinergi antara pemerintah, industri, UMKM, petani, dan koperasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk memastikan agenda hilirisasi memberikan manfaat nyata sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Jawa Timur.
“Evaluasi dua tahun Asta Cita diharapkan tidak berhenti pada pembahasan arah kebijakan, tetapi berlanjut pada langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan masyarakat di daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi R. Djoni Sudjatmoko menilai agenda hilirisasi perlu diimbangi dengan pengawasan publik agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan pembangunan. Ia mengingatkan adanya tantangan berupa kepentingan kelompok oligarki dan pihak-pihak yang mempertahankan status quo.
“Arah kebijakan Presiden Prabowo sudah benar, tetapi tantangannya adalah menghadapi kepentingan oligarki dan status quo. Karena itu, masyarakat dan organisasi harus aktif mengawal kebijakan melalui usulan yang konkret dan terperinci,” ujar Djoni.
Menurut dia, penguatan ekonomi daerah membutuhkan kebijakan yang membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam aktivitas industri dan pembangunan ekonomi. UMKM dan koperasi perlu mendapatkan ruang untuk mengambil peran sesuai kapasitas dan kompetensinya.
Salah satu yang disorot ialah Koperasi Desa Merah Putih, yang diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Pelibatan pelaku usaha daerah dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Apa yang bisa dikerjakan UMKM harus diberikan kepada UMKM agar ekonomi daerah bergerak, lapangan kerja tercipta, dan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat,” tutur Djoni.
Jawa Timur sendiri memiliki potensi besar dalam pengembangan industri pengolahan. Namun, optimalisasi hilirisasi tidak cukup hanya dengan mendorong investasi dan pembangunan fasilitas industri. Kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), iklim investasi, serta keterlibatan tenaga kerja lokal juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.
Keterhubungan antara sektor hulu dan hilir menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat. Petani, UMKM, koperasi, dan industri pengolahan perlu memiliki pola kemitraan yang saling mendukung, mulai dari penyediaan bahan baku hingga pemasaran produk akhir.
“Melalui pola tersebut, hilirisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga membuka peluang usaha baru, memperluas penyerapan tenaga kerja, dan memperkuat daya saing produk lokal,” tandas Djoni.(dil)
