INDOPOSCO.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan sebanyak 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024. Rinciannya 13 permasalahan, pada pemungutan suara dan enam permasalahan penghitungan suara.
Data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB.
Rincian hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara adalah sebagai berikut. 13 masalah pemungutan suara. Pertama, 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00.
Kedua, 12.284 TPS didapati alat bantu disabilitas netra (braille template) tidak tersedia di TPS. Ketiga, 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap. Keempat, 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP Elektronik.
“Kelima, 6.084 TPS yang mengalami surat suara yang tertukar. Keenam, 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C.Pendamling- KPU),” kata Humas Bawaslu RI dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (15/2/2024).
Ketujuh, 5.449 TPS didapati KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; 8. 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.
Sembilan, 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon/partai politik/DPD. Ke-10, 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih (oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.
Ke-11, 2.509 TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. “Ke-12. 2.413 TPS yang didapati adanya pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali,” ujar Bawaslu.
“Sebanyak 13. 2.271 TPS didapati terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu
di TPS,” tambahnya.
Sementara ada enam masalah penghitungan suara. Di antaranya 11.233 TPS yang didapati adanya Sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi, dan/atau masyarakat.
“Sebanyak 3.463 TPS yang didapati melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai. 2.162 TPS yang didapati adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat,” bebernya.
Suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, 1.895 TPS yang didapati Pengawas TPS tidak diberikan Model C hasil salinan.
“Sebanyak 1.888 TPS yang didapati Saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas,” ungkap Bawaslu. Temuan terakhir, sebanyak 1.473 TPS didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. (dan)
