INDOPOSCO.ID – Strategi komunikasi menagih balas-jasa atau mengangkat ‘utang budi’ dianggap tidak tepat. Balas jasa yang sejati, terpenting dan tertinggi serta wajib ditunaikan oleh Pemimpin justru adalah kepada masyarakat.
Hal ini ditegaskan oleh Pengamat Kebijakan dan Bisnis, Nur Iswan. “Strategi penagihan balas jasa itu tak tepat. Utang jasa sejati Pejabat Publik adalah kepada masyarakat maupun seluruh stake-holder yang dipimpinnya. Balas jasa atau balas budi yang wajib dilunasinya adalah dengan melayani dan memimpin sungguh-sungguh, sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bukan kepada pribadi-pribadi atau kelompok politik tertentu,” tegas Iswan, Sabtu (13/1/2024).
Isu tentang ‘balas jasa’ politik atau ‘utang-budi’ politik, dalam pengamatan Iswan, muncul akhir-akhir ini dalam konteks kompetisi Pilpres. Strategi komunikasi ini, dipergunakan Kubu Paslon 02 (Prabowo-Gibran) untuk menyerang Paslon 01 (Anies-Imin).
“Kira-kira ilustrasinya begini, Prabowo membangun narasi, Anies tidak pantas bicara etika. Karena Anies tidak tahu membalas budi baik ke Prabowo yang mengusungnya di Pilgub DKI 2017. Jika dicermati lebih jernih, maaf ya, narasi ini tidak tepat,” kata alumni Carleton University, Canada ini.
Iswan menjelaskan lebih jauh, Pertama, Anies bisa maju jadi Cagub DKI dan kemudian menang Pilgub itu, bukan karena jasa atau budi baik seorang Prabowo saja. Banyak sekali pihak yang berperan dan terlibat.
“Kalau PKS tidak terlibat dan tidak mendukung misalnya, emang Prabowo dan Gerindra bisa? emang Anies-Sandi bisa menang saat Pilgub DKI?” kata Iswan kepada wartawan, Sabtu (13/1/2024).
Tak hanya itu, kata Iswan, dukungan kuat juga datang dari tokoh masyarakat, ulama dan tokoh Betawi dan warga DKI yang menjadi pemilih Pilgub saat itu.
Makanya, tegas Iswan, lagi-lagi utang Anies terbesar adalah kepada warga DKI. Baik yang memilihnya atau tidak memilihnya, bukan kepada Prabowo.
“Dan utang itu sudah dilunasinya selama 5 tahun. Mayoritas warga DKI puas dan bangga melihat Jakarta hari ini. Jauh lebih bersih, lebih baik dan lebih tertata,” jelas Iswan.
Hal yangkedua, lanjut Iswan, Gerindra sesungguhya sudah mendapat balas jasa politiknya. Gerindra mendapat jatah Wakil Gubernur semasa Anies memimpin DKI 2017-2022.
“Ingat ya, coba lihat kilas balik di peta politik DKI ini. Periode, 2017-2019 Wakil Gubernur DKI itu Sandiaga Uno. Saat itu, Sandi kan Kader Gerindra. Pada saat Sandi mundur karena tergiur maju Cawapres 2019, siapa yang menggantikan? Bukankah Ariza Patria, dari Gerindra juga. Mestinya kan dari PKS, bukan? Tapi Anies dan PKS legowo. Berarti lunas!,” tegasnya.
Alasan lainnya yang menguatkan tidak adanya utang budi antara Prabowo dan Anies, lanjut Iswan, masyarakat sudah semakin cerdas dalam memilih. Strategi menagih utang budi dan utang jasa yang dilakukan oleh Paslon 02 itu sepertinya harus dikaji ulang oleh Prabowo-Gibran dan timsesnya.
“Kultur Masyarakat kita kurang suka kalau ada orang yang menggembar-gemborkan jasa baiknya. Apalagi itu dilakukan pemimpin. Terlebih lagi dilakukan sambil mengumpat dan memprovokasi rakyatnya. Kurang elok. Lebih baik, komunikasikan saja hal-hal baik yang sudah, sedang, dan akan dilakukan,” pungkas Iswan. (dil)
